BPS Kemen PPPA dan PNM Kolaborasi Sensus Ekonomi 2026

Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), bersama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) resmi meluncurkan Kick Off Kolaborasi untuk Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).

Sinergi tiga lembaga ini mengusung tema 'Bersama Perempuan Berdaya Membangun Ekonomi Indonesia'. Langkah awal ini bertujuan memotret kontribusi nyata dari perempuan pengusaha ultra mikro dalam struktur ekonomi nasional.

Melalui kerja sama ini, arah kebijakan pemberdayaan perempuan di masa depan diharapkan dapat diperkuat. Penguatan ini dilatarbelakangi oleh peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia kerja.

Seperti dikutip dari Detik Finance, data BPS menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia saat ini menyentuh angka sekitar 56 persen. Dari jumlah tersebut, sekitar 32 persen di antaranya memegang status sebagai pengusaha.

Tren yang terus menanjak ini menempatkan kaum perempuan sebagai roda penggerak penting bagi ekonomi keluarga maupun skala nasional. Kolaborasi ini dinilai strategis karena membidik langsung basis nasabah PNM Mekaar.

Nasabah PNM Mekaar mayoritas merupakan perempuan pengusaha ultra mikro yang tersebar di wilayah pelosok. Akurasi data dari sensus ini diharapkan membantu penyusunan kebijakan pemberdayaan yang lebih tepat sasaran.

Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi menyampaikan apresiasi yang mendalam terhadap para nasabah tersebut.

"Ibu-ibu Mekaar adalah pahlawan keluarga dan pahlawan bangsa. Kita harus apresiasi perempuan ini yang tidak akan diam untuk urusan keluarga, akan melakukan yang terbaik," katanya.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti juga ikut menyoroti peran nyata para nasabah Mekaar sebagai perwakilan perempuan berdaya di tanah air.

"Ibu-ibu Mekaar ini contoh perempuan berdaya dan kontributor terhadap roda ekonomi Indonesia. Tingkat partisipasi perempuan di angkatan kerja, termasuk pengusaha, juga meningkat ke 56 persen, dan 32 persennya adalah pengusaha, contohnya ya ibu Mekaar ini," ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Utama PNM, Kindaris, menekankan arti penting dari kemitraan lintas instansi yang terjalin ini.

"Kolaborasi antar instansi bermakna penting karena perempuan menjadi tulang punggung keluarga dan roda penggerak ekonomi dan nasional" ujar Kindaris.

Melalui peresmian ini, BPS, Kemen PPPA, dan PNM berkomitmen agar data Sensus Ekonomi 2026 mampu merepresentasikan profil perempuan pengusaha ultra mikro secara menyeluruh di Indonesia.

Langkah ini diharapkan menghasilkan kebijakan yang akurat, inklusif, serta berpihak pada perempuan, sekaligus menjadi model kerja sama lintas kementerian.

Sebagai informasi tambahan, Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda sensus ekonomi kelima yang digelar BPS setiap sepuluh tahun sekali. Kegiatan nasional ini dijadwalkan berlangsung dari Mei hingga Agustus 2026 di 38 provinsi serta 514 kabupaten/kota.