BPS Gelar Sensus Ekonomi 2026 Serentak di Seluruh Indonesia

Badan Pusat Statistik (BPS) melaksanakan pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 secara serentak dan door to door di seluruh Indonesia mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Agenda statistik nasional sepuluh tahunan ini menyasar aktivitas ekonomi pelaku usaha serta kondisi sosial ekonomi rumah tangga.

Pelaksanaan sensus ini bertujuan memperoleh gambaran komprehensif mengenai struktur, karakteristik, potensi, hingga perkembangan ekonomi digital dan lingkungan di Indonesia. Pemerintah pusat hingga daerah berkomitmen mendukung penuh agenda ini guna menghasilkan basis data yang akurat dalam merumuskan kebijakan pembangunan tepat sasaran.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan pelaksanaan sensus nasional ini berbarengan dengan permintaan dukungan kepada jajaran pemerintah daerah, termasuk di Tanah Papua.

"Oleh sebab itu, kami dari BPS memohon dukungan dari Bapak Mendagri dan juga Bapak/Ibu Kepala Daerah, terutama di Tanah Papua untuk kita bisa bersama-sama, untuk kita menyukseskan Sensus Ekonomi 2026," ujar Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPS.

Dukungan tersebut langsung direspons positif oleh Kementerian Dalam Negeri dan para kepala daerah di Papua dalam pertemuan di Gedung Negara Papua, Kota Jayapura, pada Senin, 22 Juni 2026.

"Saya mohon dengan hormat kita dukung Sensus Ekonomi yang diselenggarakan oleh BPS di Indonesia, khususnya di Papua Raya," ujar Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.

Komitmen penjaringan data ini juga diikrarkan secara serentak oleh pimpinan daerah dari provinsi lain di wilayah Papua.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, kami siap mendukung Sensus Ekonomi tahun 2026," ujar Ahmad Nausrau, Wakil Gubernur Papua Barat Daya.

Sementara itu, pencanangan wilayah Jawa Barat dilakukan oleh Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi di Subang pada Minggu, 21 Juni 2026. Provinsi ini menjadi salah satu wilayah dengan pengerahan petugas terbesar karena kontribusi PDB triwulan I-2026 mencapai hampir 13 persen.

"Kami mengerahkan 40.573 petugas di lapangan (Provinsi Jawa Barat). 40.573 petugas pendata di lapangan, itu jumlah yang sangat besar Pak (Gubernur). Total seluruh Indonesia 251.000, dan Jawa Barat adalah salah satu yang paling besar," ujar Sonny Harry Budiutomo Harmadi, Wakil Kepala BPS RI.

Sonny menambahkan terdapat empat pembaruan dalam metode Sensus Ekonomi 2026, termasuk penggunaan gadget dan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk meminimalkan kesalahan data.

"Yang menarik, baru pertama kali ini sensus ekonomi mendata dua, mendata pelaku usaha dan rumah. Makanya nanti semua rumah akan ditempel stiker, semua pelaku usaha akan ditempel stiker, kalau sudah diwawancara, sudah didata," jelas Sonny Harry Budiutomo Harmadi, Wakil Kepala BPS RI.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turut mendukung langkah BPS dengan menjadi responden langsung demi meningkatkan kesadaran masyarakat luas.

"Dari data itu sebenarnya, kita bisa mendiagnosa diri kita. Apa penyakit kita, kemudian dari penyakit itu pasti nanti ada solusinya," kata Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat.

Di Sulawesi Selatan, Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi menerima koordinasi dari BPS setempat di Makassar pada Senin, 22 Juni 2026. Data valid disebutnya sebagai pilar utama implementasi program Satu Data Indonesia.

"Data yang valid sangat penting agar setiap kebijakan maupun program pemerintah benar-benar tepat sasaran. Dengan data yang baik, pemerintah dapat mengambil keputusan yang lebih tepat sesuai kondisi riil masyarakat," ujar Fatmawati Rusdi, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan.

Ia meminta partisipasi aktif dari seluruh warga untuk menyambut petugas dan menyampaikan informasi riil mengenai unit usaha mereka.

"Keberhasilan sensus ini bukan hanya tugas BPS. Dibutuhkan dukungan seluruh masyarakat. Semakin baik data yang kita miliki, semakin baik pula kebijakan yang dapat dirumuskan untuk menjawab kebutuhan masyarakat," katanya Fatmawati Rusdi, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan.

Pemerintah Kabupaten Badung melalui Bupati I Wayan Adi Arnawa juga mengeluarkan imbauan senada kepada seluruh pelaku usaha mikro hingga industri kreatif di areanya.

"Kami mengajak masyarakat Badung untuk bekerjasama mensukseskan Sensus Ekonomi 2026," ujar I Wayan Adi Arnawa, Bupati Badung.

Pihak pemerintah daerah akan menggunakan seluruh hasil rekam data ini sebagai peta dasar kebijakan ekonomi sektoral.

"Data yang terkumpul juga akan menjadi acuan penting dalam memahami potensi ekonomi daerah untuk menghadirkan kebijakan yang lebih tepat sasaran," kata I Wayan Adi Arnawa, Bupati Badung.

Kelancaran agenda sepuluh tahunan ini diproyeksikan memberikan landasan pembangunan jangka panjang yang kokoh.

"Data yang dihasilkan nanti sangat penting untuk arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Badung," ungkap I Wayan Adi Arnawa, Bupati Badung.

BPS mencatat wawancara per responden membutuhkan durasi rata-rata 30 menit. Petugas lapangan saat ini terus menyisir kawasan pemukiman padat hingga perumahan klaster tertutup di seluruh kabupaten dan kota.