BPJS Ketenagakerjaan dan BI Jajaki Pemaksimalan Dana Manfaat Jadi Modal Usaha

BPJS Ketenagakerjaan bersama Bank Indonesia menjajaki sinergi strategis guna mengonversi dana manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi modal produktif bagi pembentukan wirausaha baru. Komitmen penjajakan kerja sama ini dibahas dalam pertemuan resmi di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak pada Selasa, 2 Juni 2026.

Langkah ini diambil untuk memperkuat perlindungan sosial sekaligus meningkatkan kesejahteraan peserta melalui pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Berdasarkan data internal lembaga, penyaluran manfaat jaminan sosial terus mengalami kenaikan volume kasus dan nilai nominal setiap tahunnya.

Sepanjang tahun 2025, dana sebesar Rp68,13 triliun telah disalurkan untuk membiayai 5.024.525 kasus, atau melonjak 19,28 persen dari tahun sebelumnya yang berada di angka Rp57,12 triliun untuk 4.010.291 kasus. Sementara itu, realisasi pembayaran hingga April 2026 telah menyentuh Rp24,3 triliun yang mencakup 1.817.744 kasus.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan Bambang Joko Sutarto menjelaskan bahwa instrumen keuangan seperti Jaminan Hari Tua, Jaminan Kehilangan Pekerjaan, serta Jaminan Kematian memiliki potensi masif untuk difungsikan sebagai modal awal pendirian usaha. Pengelolaan dana secara produktif dinilai menjadi solusi atas tantangan ekonomi jangka panjang yang dihadapi para penerima manfaat.

"Kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dengan Bank Indonesia dapat diarahkan pada penguatan literasi keuangan dan pemberdayaan ekonomi penerima manfaat," kata Bambang Joko Sutarto.

Penjajakan ini ditujukan untuk memfasilitasi para peserta, korban pemutusan hubungan kerja, maupun ahli waris agar mampu menyusun perencanaan keuangan yang matang. Pihak manajemen menambahkan bahwa skema ini merupakan wujud nyata dukungan terhadap target pembangunan nasional Asta Cita Misi 3 dan 4.

"Melalui pendampingan yang tepat, dana manfaat tersebut dapat menjadi modal usaha yang mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan," ujar Bambang Joko Sutarto.

Rencana program kolaborasi lintas sektor tersebut akan mencakup pelatihan manajemen usaha, edukasi keuangan keluarga, pemasaran digital, implementasi sistem QRIS, hingga pembukaan akses ke lembaga pembiayaan formal. Proses ini diproyeksikan menjadi fase transisi agar para peserta dapat mandiri secara finansial.

"Harapannya ini menjadi langkah awal menuju kerja sama yang lebih konkret melalui penandatanganan kesepahaman antara BPJS Ketenagakerjaan dan Bank Indonesia terkait penguatan literasi keuangan," kata Bambang Joko Sutarto.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat Doni Septadijaya menyambut positif inisiatif tersebut dan menyatakan kesiapan institusinya dalam menyediakan instrumen pembinaan UMKM, digitalisasi, serta standardisasi sertifikasi produk. Pelatihan tersebut dibidik untuk mengatasi kendala mendasar pelaku usaha dalam penyusunan laporan keuangan.

"Terkait akses ke UMKM, Bank Indonesia memang tidak secara langsung memberikan kredit usaha seperti perbankan, tetapi memiliki berbagai program pengembangan dan pendampingan UMKM, pelatihan digitalisasi, perluasan pasar, fasilitasi sertifikasi produk hingga penguatan akses ke lembaga pembiayaan," jelas Doni Septadijaya.

Sinergi kedua lembaga negara ini diharapkan mampu mengubah fungsi santunan jaminan sosial dari sekadar bantalan darurat saat risiko sosial terjadi menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang inklusif.

"Kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dan BI dapat menjadi jembatan transformação penerima santunan menjadi pelaku usaha produktif, terutama bagi peserta yang terkena PHK maupun ahli waris yang menerima manfaat dalam jumlah cukup besar," pungkas Doni Septadijaya.