Bougainville Siapkan Deklarasi Kemerdekaan dari Papua Nugini pada 2030

Wilayah Otonom Bougainville bersiap mendeklarasikan kemerdekaan penuh dari Papua Nugini pada tahun 2030 mendatang. Sebelum resmi menjadi negara tetangga baru bagi Indonesia, wilayah tersebut akan memulai proses transisi menuju pemerintahan mandiri mulai tahun depan, sebagaimana dilansir dari Detik Travel.

Presiden Bougainville, Ishmael Toroama, menegaskan tenggat waktu politik bagi wilayahnya untuk berpisah dari Papua Nugini. Keputusan transisi ini diambil berdasarkan Perjanjian Perdamaian Bougainville, Bagian XIV Konstitusi Papua Nugini, serta kesepakatan pascareferendum guna menjaga stabilitas keamanan dan kepastian hukum.

"Posisi ini tidak didasarkan pada emosi atau kenyamanan semata. Ini berakar pada Perjanjian Perdamaian Bougainville, Bagian XIV Konstitusi Papua Nugini, serta komitmen dan kesepakatan resmi yang telah memandu perjalanan kita dan menjaga perdamaian hingga saat ini," kata Presiden Bougainville, Ishmael Toroama.

Hasil referendum yang memenangkan opsi kemerdekaan menjadi pilar utama tuntutan kedaulatan internasional Bougainville. Peta jalan resmi kemerdekaan ini merujuk pada Komunike Bersama 11 Januari 2021, Pernyataan Bersama Kokopo, Wabag, APEC, Kovenan Era Kone, dan Perjanjian Melanesia. Toroama memperingatkan bahwa kepercayaan antarpihak saat ini teruji akibat pelanggaran kesepakatan sebelumnya.

Sesuai agenda, persiapan penguatan institusi, tata kelola pemerintahan, keamanan, dan ekonomi berlangsung hingga 1 September 2027. Setelah tanggal tersebut, Bougainville mengambil alih kewenangan tambahan sesuai Pasal 289 Konstitusi Papua Nugini untuk memasuki era pemerintahan mandiri sebagai fase akhir sebelum menjadi negara merdeka pada 2030.

Pemerintah Otonom Bougainville berkomitmen menjaga hubungan baik dengan Pemerintah Papua Nugini serta mengimbau masyarakat untuk tetap bersatu dan mempertahankan perdamaian.