BNPB Siapkan delapan Strategi Percepatan Pemulihan Gempa NTT

Pemerintah mempercepat penanganan dampak gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, pada Sabtu lalu. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto menyiapkan delapan strategi khusus untuk memulihkan kondisi wilayah terdampak, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Salah satu fokus utama pemerintah adalah memulihkan fasilitas vital seperti listrik, air bersih, BBM, serta komunikasi agar beroperasi normal secara terbatas dalam tujuh hari. Langkah awal dimulai dengan pengusulan status darurat resmi di enam kabupaten terdampak parah, meliputi Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Ende, Nagekeo, dan Sikka.

Kepastian status hukum kedaruratan menjadi payung hukum penting bagi BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum, dan lembaga terkait untuk menyalurkan anggaran serta bantuan teknis. Pembentukan Pos Satuan Tugas di tingkat daerah juga segera dioptimalkan dengan melibatkan unsur TNI-Polri sebagai komandan satgas.

Di tingkat nasional, BNPB mengomandoi langsung Posko Utama Pendampingan Nasional di Labuan Bajo serta Posko Taktis di Maumere guna menjangkau Flores bagian barat dan timur. Pembukaan Posko Logistik Nasional juga dilakukan di Halim Perdanakusuma, Jakarta, untuk menyalurkan bantuan udara dari berbagai pihak.

Pada sektor evakuasi, tim gabungan di bawah koordinasi Basarnas terus melakukan pencarian dan pertolongan hingga lokasi dinyatakan aman. Pihaknya juga menginstruksikan pendataan kerusakan rumah warga secara paralel demi mempercepat pembangunan Hunian Sementara maupun perbaikan bangunan.

"Demi mempercepat evakuasi, pemenuhan logistik, hingga pemulihan awal wilayah terdampak," kata Suharyanto dalam keterangan resmi Badan Komunikasi Pemerintah, Minggu (16/8/2026).

Pengerahan alutsista lintas lembaga seperti helikopter dan kapal laut milik TNI, Basarnas, serta BNPB dioptimalkan untuk menembus jalur tersulit. Pengoperasian Media Center resmi juga disiapkan dengan mengadakan jumpa pers rutin setiap sore pukul 17.00 WITA untuk menyajikan data transparan dan mencegah disinformasi.

"Saya mohon tidak usah menunggu sampai tanggap darurat selesai. Silakan mulai didata secara paralel. Begitu sudah jelas, segera kita tetapkan pembangunan, jangan sampai pendataan sekali lagi berlarut-larut," kata Suharyanto.