BNPB Kirim Helikopter dan Logistik Tangani Gempa M 7 di NTT

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan Menko PMK Pratikno mendatangi Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, untuk meninjau penanganan dampak gempa bumi magnitudo 7 pada Sabtu (15/8/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Pemerintah pusat menerjunkan satu unit armada udara untuk mempercepat proses penanganan darurat dan penyaluran logistik di wilayah kepulauan tersebut.

"Kepala BNPB juga mengarahkan dukungan satu unit helikopter untuk membantu mobilisasi logistik dan mendukung kebutuhan operasional penanganan darurat, termasuk kemungkinan evakuasi apabila diperlukan. Dukungan udara ini menjadi penting mengingat karakteristik wilayah NTT yang terdiri atas banyak pulau dan memiliki tantangan akses antardaerah," kata Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan.

Selain armada udara, BNPB menerjunkan tim penanganan darurat ke lapangan. Tim ini bertugas membantu pemerintah daerah dalam melakukan pengkajian cepat, penanganan para korban, pemetaan dampak kerusakan, serta penyediaan fasilitas pokok warga.

Pemberian bantuan logistik dan peralatan pendukung juga disiapkan untuk menunjang proses pemulihan pascabencana. Berdasarkan hasil verifikasi data BNPB hingga pukul 08.00 WIB, tercatat satu orang meninggal dunia di Kabupaten Sikka dan empat orang mengalami luka-luka di Kabupaten Sikka serta Kabupaten Nagekeo.

"Sebelumnya, dalam laporan awal disebutkan terdapat dua korban meninggal dunia. Namun, setelah dilakukan verifikasi dan validasi oleh petugas di lapangan, data tersebut diperbarui menjadi satu orang meninggal dunia," kata dia.

Dampak bencana ini memicu sekitar 2.000 warga Kabupaten Nagekeo melakukan evakuasi mandiri guna mengantisipasi ancaman tsunami. Sementara di Kota Bima, tercatat satu kepala keluarga atau enam jiwa turut terdampak peristiwa tersebut.

Laporan sementara mencatat kerusakan fisik meliputi dua rumah rusak berat, satu rumah rusak sedang, dua rumah rusak ringan, satu gudang Bulog, tiga fasilitas umum, serta enam kantor pemerintahan.

"Data tersebut masih bersifat sementara dan terus diverifikasi oleh BPBD bersama unsur terkait," kata Berton.