BMKG Catat 1.624 Gempa Susulan di NTT Setelah Gempa Magnitudo 7,7

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat sebanyak 1.624 gempa susulan terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) setelah gempa utama dengan magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026 pukul 04.58 WIB di Flores, yang juga memicu tsunami di sekitarnya, dilansir dari Detikcom.

Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto, menyatakan data tersebut dihimpun hingga pukul 11.00 WIB pada 17 Agustus 2026. Dari total gempa susulan, terdapat 23 kejadian dengan magnitudo 5 dan 59 gempa yang dirasakan masyarakat.

BMKG telah mengerahkan tim gabungan dari pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk melakukan survei gempa bumi merusak, termasuk survei makroseismik, pengukuran mikrotremor, serta monitoring gempa susulan dan verifikasi dampak tsunami di lapangan.

"BMKG telah menerjunkan tim gabungan dari pusat dan UPT untuk melakukan survei gempa bumi merusak, meliputi survei makroseismik, pengukuran mikrotremor dan MASW untuk mengetahui karakteristik serta respons tanah terhadap guncangan, monitoring gempa susulan, dan verifikasi dampak tsunami di lapangan," ujar Wijayanto.

Selain itu, BMKG aktif melakukan sosialisasi dan membantu menenangkan masyarakat yang terdampak dengan mengimbau agar menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa, serta tetap waspada terhadap gempa susulan.

Gempa utama tersebut terjadi akibat aktivitas tektonik di Flores Back-Arc dengan mekanisme pergerakan naik (thrust fault). Wilayah terdampak antara lain Manggarai Bagian Utara, Ngada Bagian Utara, Ende, Flores Timur, dan Jeneponto dengan status Siaga, serta Flores Timur, Bima, Dompu, dan Wajo dengan status Waspada.

Peringatan dini tsunami berakhir pada pukul 07:30 WIB, sekitar 2 jam 31 menit setelah gempa utama terjadi.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengonfirmasi jumlah korban meninggal dunia akibat gempa ini mencapai 54 orang hingga saat ini, sementara pendataan korban luka masih berlangsung dinamis.

"Pendataan rumah masyarakat yang rusak, baik rusak ringan, sedang, maupun berat menjadi prioritas utama kami. Kerusakan fasilitas umum seperti kantor bupati menjadi prioritas berikutnya setelah pemukiman warga terpenuhi," ujar Suharyanto.

Dia juga menegaskan pentingnya proses pendataan yang dilakukan secara paralel dan berjenjang agar perbaikan dapat segera dilakukan tanpa menunggu data lengkap.

"Pendataan tidak perlu menunggu selesai semua, begitu ada data valid yang masuk, perbaikan langsung kita proses agar penanganan berjalan lebih cepat," tambah Suharyanto.