Menteri UMKM Pastikan Biaya Layanan PaDi UMKM Tidak Bebani Pelaku Usaha

Rencana pengembangan platform PaDi UMKM menjadi marketplace nasional dipastikan tetap menerapkan biaya layanan. Meski demikian, tarif yang dikenakan dijamin tidak akan memberatkan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa biaya tersebut tetap diperlukan. Kebijakan ini diambil demi menjaga keberlanjutan operasional dari platform yang dikelola oleh PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk tersebut, seperti dilansir dari Detik Finance.

"Memang secara dari aspek komersial tetap harus ada, cuman mungkin angkanya, ini untuk sustainability teman-teman yang memang menjalankan operasionalisasi PaDi UMKM," ujar Maman usai acara Festival Kemudahan dan Perlindungan UMKM di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).

Maman memberikan jaminan bahwa nominal biaya layanan bakal sangat rasional. Kehadiran platform digital ini pada dasarnya berfungsi untuk memberikan proteksi, memfasilitasi aktivitas dagang, serta mendongkrak daya saing produk UMKM.

"Jadi tentunya dari segi price, akan sangat rasional dan tidak membebani lah. Kurang lebih begitu. Kurang lebih narasinya tidak membebani. Tetapi ini semua untuk kebutuhan operasionalisasi yang menjalankan platformnya ataupun marketplace-nya," beber Maman.

Proses integrasi sistem secara teknis untuk wadah ini dilaporkan sudah mendekati tahap akhir. Menteri UMKM menargetkan penyelarasan sistem tersebut dapat rampung sepenuhnya pada pekan ini.

Walau demikian, kesiapan e-commerce berskala nasional ini tidak hanya bertumpu pada kesiapan teknologi. Maman menggarisbawahi pentingnya pembentukan ekosistem pendukung yang kuat secara menyeluruh.

"Jadi tentunya, kalau nanti mau melihat efektivitas marketplace ini, nggak bisa dilihat sekarang, tentunya nanti kita lihatnya di tahun depan. Karena kan sekarang kan program ini baru mulai berjalan, integrasi antar institusi juga lagi mulai berjalan, sosialisasi dari Kementerian UMKM juga terus mendorong semua pengusaha mikro, kecil menengah masuk onboarding di Sapa UMKM," imbuh ia.

Sistem ini dialihkan menjadi marketplace nasional demi memenuhi instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara menghendaki agar Indonesia memiliki platform e-commerce resmi milik negara sendiri.

Direktur IT Digital Telkom Faizal Rochmad Djoemadi mengungkapkan bahwa pihaknya sedang intens melakukan pembahasan bersama BPI Danantara. Agenda diskusi tersebut berfokus pada perluasan cakupan pasar dari PaDi UMKM.

Berdasarkan hasil studi dan penilaian yang dilakukan oleh Danantara, platform ini dinilai sebagai kandidat terkuat untuk memegang peran sebagai marketplace nasional.

"Jadi sudah kita lakukan diskusi beberapa kali Pak dengan Danantara, baik dengan CTO Danantara Pak Sigit. Jadi rencana ini sudah makin mengerucut, karena ini juga aspirasi Presiden. Jadi Presiden sendiri yang menginginkan punya marketplace nasional," ujar Faizal dalam RDP dengan Komisi VI DPR, Rabu (24/6/2026).