BGN Tindak Ratusan Pegawai dan Tutup Dapur Pelanggar MBG

Badan Gizi Nasional memberhentikan ratusan pegawai serta menghentikan operasi 833 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi akibat pelanggaran disiplin dan praktik korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis per Senin, 27 Juli 2026.

Sanksi tegas tersebut mencakup pemecatan 261 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli, sementara sembilan ASN serta pegawai PPPK yang melakukan pelanggaran berat kini tengah menjalani proses pemecatan.

Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa pihaknya tidak menoleransi segala bentuk permintaan uang modal atau pungutan liar kepada mitra dan yayasan pengelolaan dapur.

"Barang siapa kemudian Kepala SPPG, saya sampaikan di sini, kepala dapur mana pun, siapa pun itu, manakala dia mendapatkan atau meminta fee atau meminta tambahan dari mitra atau dari yayasan, itu adalah tindak pidana gratifikasi," kata Sudaryono dalam jumpa pers di kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin (27/7/2026).

Sudaryono menjelaskan status Kepala SPPG sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja menjadikan aksi pemungutan dana ilegal sebagai ranah hukum pidana korupsi.

"Karena kepala dapur adalah P3K, adalah abdi negara. Jadi kalau minta fee, minta tambahan penghasilan dari mitra atau dari yayasan, itu tindak pidana gratifikasi atau tindak pidana korupsi," lanjutnya.

Guna mengatasi celah kecurangan, BGN mengimbau para mitra vendor untuk melayangkan laporan resmi apabila menemukan kejanggalan atau intimidasi di lapangan.

"Silakan jika ada temuan mitra yang merasa mungkin tidak diperlakukan tidak adil, tidak baik, dan lain-lain, bisa dilaporkan kepada kami," imbau Sudaryono.

BGN memastikan penghentian izin operasional dapur SPPG secara permanen bakal langsung diberlakukan jika terbukti ada praktik penggelembungan harga atau suap.

"Karena Kepala SPPG yang kemudian membeli harga bahan yang tidak wajar, di-markup, atau minta kickback, itu juga adalah bagian dari pelanggaran gratifikasi dan pelanggaran korupsi. Dan barang siapa melakukan pelanggaran itu, kami dengan tegas, pasti kalau terbukti kami pecat dan dapurnya kami suspend atau kami tutup," sambung dia.

Langkah pembersihan internal ini dilakukan untuk menjaga kredibilitas kelembagaan dan melindungi integritas para petugas yang telah bekerja jujur.

"Kami tidak ingin pelanggaran yang dilakukan oleh oknum yang sedikit merusak citra dari orang-orang yang selama ini telah bekerja keras, bekerja dengan jujur. Itu kemudian ternodai hanya karena 1-2 orang oknum yang kemudian kerjanya tidak baik," ucap Sudaryono.

Sebagai solusi jangka panjang, BGN mematangkan pembuatan sistem digitalisasi pengadaan bahan baku demi menjamin keterbukaan akses bagi seluruh penyedia barang.

"Kami juga sedang menyiapkan sebuah sistem bagaimana secara adil supplier bahan baku itu kemudian bisa mendapatkan perlakuan adil by system sehingga menghindari hanky-panky atau menghindari kongkalikong di antara penyedia dan di antara dapur-dapur," tutur Sudaryono.

Sudaryono menambahkan bahwa pemenuhan gizi anak sekolah di berbagai kawasan pedesaan dan perkotaan diharapkan mampu mendongkrak kualitas sumber daya manusia sekaligus menggerakkan perekonomian warga lokal.

"Kita ingin bagaimana generasi kita itu makan bergizi, gizinya baik, fisiknya kuat, otaknya bagus, sekolahnya bagus. Jadi ini adalah usaha bersama, efeknya dua, perbaikan gizi untuk masa depan anak-anak kita, tapi juga adalah perputaran ekonomi bagi ekonomi lokal di pedesaan," pungkasnya.