Badan Gizi Nasional Susun Bank Menu Cegah Kenakalan Mitra SPPG

Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan cetak biru Bank Menu nasional yang akan diterapkan di seluruh jaringan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia. Langkah strategis ini diambil sebagai standarisasi mutu sekaligus mengantisipasi kecurangan pasokan bahan baku oleh mitra pihak ketiga.

Rencana standardisasi ini dilansir dari Detik Health saat berlangsungnya acara Sosialisasi Keamanan Pangan untuk Pengawas Gizi dan Jurutama Masak SPPG se-Provinsi DKI Jakarta di Jakarta pada Sabtu (23/5/2026). Kebijakan standarisasi satu bulan penuh tersebut dirancang untuk memangkas beban administratif para petugas lapangan dalam mengelola anggaran operasional yang terbatas.

"Jadi menu itu sudah kita tentukan, satu bulan itu, Seluruh Indonesia nanti mengambil saja dari situ," kata Nanik Sudaryati Deyang, Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi.

Formulasi kebijakan baru ini langsung memicu respons positif dari para tenaga pengawas dan juru masak yang bertugas di garda depan pelayanan pangan. Standardisasi menu tersebut diproyeksikan mampu mengurai beban kerja harian dan memberikan keseimbangan ritme kerja bagi aparatur SPPG.

"Nggak pusing kan, kalian? Jadi nanti kalian masih bisa pacaran, kalau begini?" kata Nanik Sudaryati Deyang sambil tertawa yang disambut tepuk tangan hadirin.

Selama ini pengelolaan variasi makanan menghadapi tantangan besar karena keterbatasan alokasi dana operasional yang dipatok sebesar Rp 10 ribu per porsi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kondisi tersebut diperparah oleh kendala distribusi kekeliruan pengiriman komoditas dari pihak penyedia barang.

"Saya tahu, kalian pusing setiap hari Rp 10 ribu dijembreng ke sana, dijembreng sini. Belum lagi menghadapi mitra yang nakal, ya kan?" tanya Nanik Sudaryati Deyang.

Penyimpangan operasional yang kerap ditemukan di lapangan meliputi ketidaksesuaian pasokan bahan pangan dengan dokumen perencanaan menu yang sudah ditetapkan oleh pengawas gizi profesional. BGN merespons situasi ini dengan menyusun skema sanksi administratif yang ketat bagi para mitra yang melanggar kontrak.

"Mintanya ini, kamu dikasihnya yang itu, minta yang itu, dikasihnya yang lain," kata Nanik Sudaryati Deyang yang disambut tepuk tangan dan teriakan setuju para peserta.

Penegakan disiplin kemitraan akan diberlakukan tanpa toleransi melalui sistem penangguhan kegiatan operasional jika ditemukan indikasi penyelewengan anggaran pengadaan. Pengawasan diperketat karena komponen dana insentif bagi para mitra penyedia telah dialokasikan secara terpisah dari anggaran belanja bahan baku dasar.

"Tenang. Sekarang apa-apa sudah ada suspend, tanpa insentif. Nah, kalau dia nggak nurut sama kalian, dan bikin menu suka-suka dia, kami suspend nanti tapi tanpa insentif. Karena ini adalah termasuk melakukan, dalam tanda kutip, korupsi. Kita tidak ampuni kalau yang seperti ini. Karena mereka sudah memperoleh uang insentif, jadi uang belanja tidak boleh diganggu-ganggu," ujarnya.

Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Harian Tim Koordinasi 17 Kementerian dan Lembaga untuk Pelaksanaan Program MBG, Nanik mengingatkan regulasi petunjuk teknis yang mewajibkan kepemilikan minimal 15 vendor pemasok untuk tiap SPPG. Pembatasan ini diterapkan guna mencegah adanya monopoli dan kendali sepihak dari oknum mitra tertentu.

"Saya kemarin menemukan di Jakarta Timur masih ada yang hanya punya 3-4 supplier. Itu disuspend. Minimal harus ada 15 supplier," ujarnya.

Aspek krusial dalam rantai pasok ditekankan pada kehadiran fisik Pengawas Gizi serta Pengawas Keuangan secara bersamaan di titik bongkar muat logistik. Hak penolakan komoditas diberikan penuh kepada petugas jika kualitas bahan makanan yang dikirimkan terbukti berada di bawah standar mutu.

"Karena, pada saat dropping bahan baku harusnya sudah diperiksa, sudah dilihat apakah bahan itu bagus atau tidak. Kalau tidak, langsung ditolak. Kalau perlu kita nggak usah masak kalau dia tidak bisa mengganti. Jangan dipaksakan!" kata Nanik Sudaryati Deyang.

Pengawasan ketat di gerbang awal penerimaan logistik menjadi faktor penentu dalam menjaga higienitas dan keamanan pangan sebelum masuk ke proses pengolahan dapur. Deteksi dini terhadap kerusakan fisik pada komoditas protein hewani wajib dilakukan secara teliti dengan membongkar kemasan beku.

"Kalau Anda melihat ayam yang datang sudah mulai kebiru-biruan, dan di dalam hati saja Anda sudah ragu, langsung drop saja. Ayam juga sering datang dalam bentuk bongkahan, minta aslap bongkar, lihat, bisa jadi di dalamnya sudah busuk," kata Nanik Sudaryati Deyang.

Berdasarkan hasil inspeksi mendadak terdahulu, BGN masih menemukan kelemahan prosedur penerimaan logistik yang hanya diserahkan kepada tenaga sukarelawan tanpa fasilitas penyimpanan layak. Untuk mengatasi hal tersebut, BGN tengah merumuskan petunjuk teknis baru terkait standardisasi infrastruktur dan mekanisasi peralatan dapur modern.

"Di gudang basah, selain harus ber-AC, juga harus ada freezer, chiller, dan showcase. Semua harus diketahui fungsi dan tujuan penggunaannya oleh pengelola dapur. Satu lagi perlu chiller yang kecil untuk menyimpan sample menu, yang disimpan di kantor SPPG," kata Nanik Sudaryati Deyang.