BGN Siapkan Portal Digital Pengawasan Makan Bergizi Gratis

Badan Gizi Nasional (BGN) tengah merancang sistem transparansi berbasis digital untuk memantau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi peserta didik, sebagaimana dilansir dari Detikcom pada Selasa (28/7/2026). Platform pengawasan ini dibuat agar masyarakat serta orang tua murid dapat melihat langsung informasi penyajian makanan secara real time.

Pengembangan portal ini memanfaatkan data identitas siswa guna memberikan akses informasi menyeluruh terkait distribusi makanan di setiap daerah. Melalui sistem tersebut, publik bisa mengecek lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), menu harian, sekolah penerima manfaat, hingga identitas penanggung jawab unit layanan.

"Kami sedang mengembangkan sistem agar masyarakat dapat terlibat dalam pengawasan pelaksanaan MBG. Orang tua nantinya dapat mengetahui sekolah mana yang menerima layanan, menu apa yang disajikan setiap hari, makanan tersebut dimasak di dapur mana, hingga siapa Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab," ujar Kepala BGN Sudaryono.

Langkah digitalisasi ini dilakukan untuk menggantikan proses pemantauan manual yang dinilai kurang efisien bagi publik. Pengawasan terbuka diharapkan mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam menjaga kualitas program.

"Kami ingin mengubah sistem yang sebelumnya banyak dilakukan secara manual menjadi sistem digital yang lebih mudah, transparan, dan nyaman bagi semua pihak. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu lagi bertanya secara manual karena seluruh informasi dapat diakses melalui sistem," kata Sudaryono.

Di samping mematangkan sistem digital, BGN melakukan evaluasi terhadap standar operasional dapur penyedia makanan di berbagai wilayah. Hasil pemantauan mencatat sebanyak 833 SPPG resmi ditangguhkan operasionalnya akibat pelanggaran kelayakan.

Penangguhan fasilitas dapur MBG tersebut tersebar di tiga wilayah operasional utama, mencakup 98 SPPG di Wilayah I Sumatera, 311 SPPG di Wilayah II Jawa dan Madura, serta 424 SPPG di Wilayah III. Evaluasi menemukan kegagalan pemenuhan standar kebersihan, sanitasi, dan kualitas mutu makanan.

"SPPG yang ditangguhkan benar-benar dihentikan operasionalnya sampai memenuhi standar yang telah ditetapkan. Berbeda dengan sebelumnya, dapur yang ditangguhkan tidak lagi menerima pembayaran. Ini adalah bentuk ketegasan kami dalam menjaga kualitas Program MBG," tegas Sudaryono.

Guna memastikan pasokan asupan siswa tidak terputus akibat penghentian ratusan fasilitas tersebut, BGN menyiapkan skema redistribusi layanan ke SPPG lain yang beroperasi sesuai standar.