BGN Revisi Insentif Dapur Makan Bergizi Gratis Rp 6 Juta Per Hari

Badan Gizi Nasional (BGN) merencana merevisi nominal insentif Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebesar Rp 6 juta per hari guna menyesuaikan jangkauan pelayanan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), dilansir dari Detik Finance pada Senin (20/7/2026).

Skema baru tersebut bakal disesuaikan berdasarkan jumlah penerima manfaat serta jarak jangkauan masing-masing unit dapur agar penyaluran anggaran berjalan lebih adil.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menjelaskan penyesuaian skema ini otomatis memengaruhi perhitungan balik modal bagi pengelola SPPG.

"Kami nanti akan membuat skema yang insentif yang lebih adil. Ya, misalnya gini, kan nggak nggak juga dong SPPG yang 200 meter yang cuma melayani 500 eh katakanlah 1.000 orang insentifnya sama. Nggak juga dong yang 300 meter yang atau 400, ada bahkan yang 500 yang lebih bagus kok disamaratakan Rp 6 juta?

Kan nggak fair. Nah, itu skema-skema itu yang akan kami lakukan perbaikan," ujar Agustina di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (20/7/2026) malam.

Awalnya, estimasi investasi awal pembangunan SPPG mencapai Rp 3,5 miliar dengan target penyaluran makanan sebanyak 313 hari dalam setahun.

"Rp 6 juta per hari, harinya saja diubah dengan dua kali SK, yang terakhir tuh 313. Artinya, hitungannya, Rp 6 juta per hari dikali 313 (hari) itu Rp 1,87 miliar. Akhirnya kalau dia investasi Rp 3,5 miliar mendirikan satu SPPG, dua tahun kan selesai tuh investasinya itu sudah balik," lanjut Agustina.

Selain masalah insentif, pembenahan juga dilakukan pada lokasi SPPG yang selama ini belum berorientasi penuh pada skala prioritas kebutuhan penerima manfaat.

Langkah efisiensi ini dipastikan memangkas anggaran BGN yang sebelumnya telah dipotong dari Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun, di mana 93 persen dialokasikan untuk program MBG.

"Kan otomatis, otomatis tuh nanti eh efisiensinya pasti akan otomatis mengikuti lah gitu ya. Jadi, kalau angka sih sementara ini mungkin saya belum bisa sebutkan, tapi sudah yang jelas sudah tidak Rp 268 triliun deh, sudah jauh berkurang, tapi angkanya karena saya masih berjalan prosesnya, saya belum bisa sebutkan ya," beber Agustina.

Proses perhitungan efisiensi anggaran tersebut ditargetkan rampung dalam waktu satu bulan sesuai instruksi Presiden.

"Nanti, nanti teman-teman nulisnya….. padahal kami masih berproses dan jangan lupa di Ratas kemarin yang khusus membahas MBG yang pangan itu tiga tuh pak presiden memberi waktu satu bulan. Jadi, itu yang kami kejar sekarang supaya nanti harapan kami seefisien mungkin," sebut Agustina.

Langkah perbaikan tata kelola serta validasi data penerima oleh pimpinan BGN ini mendapat konfirmasi langsung dari pihak Istana pada Selasa (21/7/2026).

"Jadi, begini kalau pertanyaannya berkenaan dengan anggaran MBG, Menteri Keuangan juga sudah menyampaikan bahwa ada kemungkinan setelah proses perbaikan di manajemen atau di pimpinan Badan Gizi Nasional dan setelah ada proses validasi data ada kemungkinan akan terjadi penurunan kebutuhan anggaran MBG," ungkap Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (21/7).