BGN Larang Dapur SPPG Gunakan Bahan Pangan Subsidi

Badan Gizi Nasional (BGN) melarang seluruh pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memasak program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggunakan bahan-bahan subsidi seperti Minyakita, gas elpiji 3 kilogram, dan beras SPHP. Pengawasan ketat diterapkan pada Senin (27/7/2026) di Jakarta Pusat, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

"Tidak boleh ya. Tidak boleh masak untuk MBG memakai Minyakita, tidak boleh memakai gas melon 3 kilo dan tidak boleh memakai beras-beras kita SPHP. Tidak boleh," kata Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono.

Pihak BGN meminta masyarakat serta awak media melapor jika menemukan pelanggaran penggunaan bahan subsidi di lapangan. Tindakan tegas berupa surat peringatan hingga penutupan operasional dapur SPPG akan langsung diberlakukan bagi pengelola yang terbukti melanggar aturan tersebut.

"Kalau ada, misalnya awak media menemukan di sosmed silakan dilaporkan, dapur mana menggunakan Minyakita, itu nanti kita akan beri surat, bahkan kita beri teguran surat peringatan. Kalau memang memang ngeyel, bandel, ya kita tutup dapurnya ya. Tidak boleh memakai barang subsidi," tegas Sudaryono.

Selain menjaga penggunaan bahan baku, program MBG dirancang berfungsi sebagai penyeimbang harga pangan di tingkat produsen. Saat harga komoditas seperti telur jatuh di tingkat peternak, pengelola dapur diwajibkan membeli sesuai Harga Acuan Pemerintah (HAP) guna melindungi pendapatan peternak lokal.

"Termasuk misalnya kemarin harga telur turun ya, harga telur yang harusnya HAP-nya Rp 25.000 di kandang, itu kemudian jatuh sampai Rp 12.000-Rp 15.000 pernah tuh kemarin. Maka juga kemudian si kepala dapur harus membeli telur bukan kemudian Rp 12.000-Rp 15.000, harus membeli telur di harga acuan pemerintah, untuk supaya memastikan stabilisasi harga, peternak tidak dirugikan," ucap Sudaryono.

Langkah penyerapan hasil tani dan ternak dengan harga acuan pemerintah bertujuan menjaga keberlangsungan usaha sektor hulu dari dampak fluktuasi harga pasar.

"Tujuan dari MBG ini untuk sebagai stabilisator pasokan dan stabilisator harga level paling bawah supaya memastikan peternak-petani itu kemudian tidak dirugikan," ujar Sudaryono.

Fokus utama pengelola program ditekankan pada pemenuhan standar gizi anak-anak, bukan sekadar kuantitas atau cita rasa hidangan semata. Standar kualitas makanan diatur secara ketat mengingat dampaknya langsung terhadap kesehatan para penerima manfaat.

"Sekali lagi ini namanya makan bergizi gratis, bukan makan enak gratis, bukan makan banyak gratis. Mencukupan gizinya lah yang menjadi tolok ukurnya," kata Sudaryono.

Penghentian sementara izin operasional atau penghentian kegiatan akan diberlakukan secara langsung bagi dapur SPPG yang terbukti gagal memenuhi standar kualitas standar yang ditetapkan BGN.

"Ini menyangkut nyawa seseorang, menyangkut kesehatan seseorang. Maka bagi yang tidak memenuhi suatu standar, ya mohon maaf, harus kemudian kita suspend," pungkas Sudaryono.