BGN Larang Dapur MBG Pakai Bahan Bersubsidi dan Gas 3 Kg

Badan Gizi Nasional melarang seluruh Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi dapur Makan Bergizi Gratis menggunakan bahan baku bersubsidi seperti Minyakita, gas elpiji 3 kg, dan beras SPHP pada konferensi pers di Jakarta, Senin (27/7/2026). Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan aturan tersebut guna memastikan operasional dapur program nasional tidak mengambil hak subsidi masyarakat kurang mampu. "SPPG tidak boleh masak untuk MBG memakai Minyakita, tidak boleh memakai gas melon 3 kilo, dan tidak boleh memakai beras SPHP," ucap Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono.

Pihak lembaga mengancam akan menjatuhkan sanksi tegas hingga penutupan operasional jika menemukan pengelola yang nekat melanggar aturan penggunaan bahan baku tersebut.

"Kalau ada, misalnya menemukan di soal media, silakan dilaporkan dapur mana menggunakan minyak kita, itu nanti kita akan beri curhat. Akan kita beri teguran curhat peringatan, kalau memang memang ngeyel bandel, ya kita tutup dapurnya," ucap Sudaryono. Selain larangan bahan bersubsidi, pengelola dapur MBG diwajibkan membeli komoditas bahan baku sesuai dengan harga acuan pemerintah demi menjaga stabilitas harga di tingkat produsen.

"Misalnya ya, harga telur yang harusnya HAP-nya Rp25.000 di kandang, itu kemudian jatuh sampai Rp12.000-Rp15.000 (di pasaran). Maka juga kemudian si Kepala Dapur harus membeli telur, bukan kemudian Rp12.000-Rp15.000, harus membeli telur di harga aduan pemerintah untuk supaya memastikan stabilisasi harga peternak tidak dirugikan," jelas Sudaryono. Penerapan instruksi ini bertujuan agar pembelian bahan baku dari program MBG dapat menyerap hasil produksi lokal secara adil.

"Saya ulangi, nanti kalau Anda ketemu harga telur lagi murah sekali, bisa beli telur sesuai dengan harga acuan pemerintah," tegas Sudaryono. Langkah penyerapan bahan baku dengan harga acuan pemerintah dirancang sebagai instrumen perlindungan ekonomi bagi para pelaku usaha sektor pangan skala kecil. "Itu adalah memang tujuan dari MBG ini untuk sebagai stabilisator pasokan dan stabilisator harga level paling bawah yang namanya flooring price, supaya memastikan peternak, petani itu kemudian tidak dirugikan," imbuh Sudaryono.