Badan Gizi Nasional Kaji Refocusing Program Makan Bergizi Gratis

Badan Gizi Nasional (BGN) tengah mengkaji kebijakan refocusing dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berpotensi mengeluarkan siswa SMA dari kalangan mampu sebagai penerima manfaat pada Selasa (16/6/2026). Langkah ini ditempuh agar intervensi gizi dari pemerintah dapat menyasar kelompok masyarakat secara lebih tepat dan terfokus.

Kebijakan penataan ulang sasaran tersebut dilansir dari Bloomberg Technoz berpotensi memangkas jumlah penerima bantuan hingga mencapai kisaran 8 juta orang. Evaluasi ini dilakukan karena kelompok pelajar dari keluarga sejahtera dinilai mandiri secara finansial untuk memenuhi kebutuhan pangan harian mereka.

Wakil Kepala BGN Arum Sari menjelaskan dalam rapat dengar pendapat bersama DPR bahwa penyesuaian target ini penting untuk memastikan indikator capaian program tetap terpenuhi melalui sasaran yang lebih spesifik.

"Tujuannya adalah bagaimana supaya indikator tujuan intervensi gizi ini tercapai, tetapi penerima manfaatnya lebih fokus," kata Arum.

Pihak otoritas memberikan gambaran mengenai kriteria pelajar yang kemungkinan besar tidak lagi diprioritaskan untuk mendapatkan fasilitas makanan gratis tersebut.

"Contoh gampang, SMA mungkin tidak perlu diberikan lagi MBG, apalagi SMA-SMA yang uang saku anak-anaknya Rp100 ribu, Rp200 ribu, mungkin yang high class, itu tidak perlu lagi," ujarnya.

Meskipun terdapat skenario pengurangan jumlah penerima, manajemen BGN memastikan bahwa substansi dari program perbaikan gizi nasional ini tidak akan mengalami perubahan mendasar.

"Nah itu yang terus kami eksplorasi, tapi kami tidak menghilangkan esensi dari intervensi gizi yang dilakukan oleh pemerintah," katanya.

Pengurangan jumlah target penerima manfaat secara otomatis akan membawa dampak pada efisiensi alokasi dana yang harus dikeluarkan oleh negara.

"Refocusing ini kami perlukan supaya memang pemberian intervensi pemerintah lebih tepat sasaran, kemudian diikuti otomatis dengan angka anggaran yang semakin turun," ujarnya.

Perubahan kebijakan ini juga akan memengaruhi operasional di lapangan, termasuk pengaturan ulang fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum program.

"Bahwa kemudian dampaknya ada penataan ulang dapur, itu kan dampaknya, tapi bukan itu tujuannya. Kita bicaranya penerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dapur," kata Arum.

Selain masalah sebaran logistik, standarisasi alur kerja dan kualitas masakan pada fasilitas dapur umum juga menjadi poin penting yang ikut ditinjau ulang oleh lembaga.

"Tidak masuk akal ketika kita mengharapkan menghasilkan kualitas yang baik ketika dapurnya tidak sesuai dengan kaidah bagaimana flow of cooking yang baik dan sebagainya. Itu adalah salah satu dampak dari refocusing," tuturnya.