BEM UI Gelar Aksi Demonstrasi di Bundaran HI

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bundaran HI, Jakarta, pada Selasa (18/8/2026). Seperti dilansir dari Detikcom, Rektor UI Heri Hermansyah menyampaikan pesan mendalam terkait pelaksanaan aksi massa tersebut.

Aksi turun ke jalan ini diselenggarakan mulai pukul 10.00 WIB untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Pihak mahasiswa menilai masih terdapat berbagai persoalan struktural yang mengindikasikan bahwa rakyat belum sepenuhnya merasakan kemerdekaan.

Pihak rektorat mengimbau agar penyampaian pendapat oleh mahasiswa dapat berlangsung dengan tertib serta berbasis argumentasi yang kuat.

"Sampaikan aspirasi dengan cara-cara yang baik. Sampaikan aspirasi dengan analisis dan data," pesan Rektor ditranskrip saat ditemui di Pusat Kegiatan Mahasiswa UI, Kampus UI, Depok, Jawa Barat, Selasa (18/8/2026).

Selain mengingatkan pentingnya berbasis data, Heri menyoroti keamanan para peserta aksi dan meminta mahasiswa tetap mengenakan atribut resmi berupa jaket kuning agar terhindar dari potensi kericuhan.

"Jangan terjebak dengan anarki, pakai jaket almamater sehingga mudah diidentifikasi sebagai mahasiswa UI dan kemudian pulang sebelum malam," ujarnya.

Merujuk informasi dari akun Instagram resmi @bemui_official, pihak mahasiswa menegaskan bahwa kemerdekaan merupakan ruang berkelanjutan untuk melakukan pembenahan bangsa, bukan sekadar agenda seremonial semata.

"Keberadaan permasalahan tersebut merupakan bukti bahwa rakyat belum sepenuhnya merdeka," tulis BEM UI.

Dalam aksi ini, massa mahasiswa membawa serangkaian tuntutan resmi yang dirangkum ke dalam Asta Tuntutan Rakyat di Bulan Kemerdekaan. Poin-poin tersebut meliputi penghentian penjajahan rakyat atas negara sendiri, penuntasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta pewujudan reformasi agraria sejati.

Tuntutan lainnya mencakup penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, evaluasi total Proyek Strategis Nasional (PSN), penghentian MBG dan KDMP, penolakan pemusatan kekuasaan, penetapan status bencana nasional untuk wilayah Sumatera dan Flores, hingga penghentian pemangkasan transfer daerah serta pemulihan otonomi daerah dan ruang sipil.