Basuki Hadimuljono Tanggapi Purbaya Terkait Pusat Finansial di IKN

Rencana penentuan lokasi Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) memicu respons dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono. Pernyataan ini muncul menyusul anggapan dari Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang menilai IKN belum cocok menjadi lokasi megaproyek tersebut karena kondisinya yang masih sepi.

Dilansir dari Detik Finance, Basuki Hadimuljono memilih tidak banyak berargumen mengenai pandangan tersebut. Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini menegaskan bahwa keputusan akhir terkait PFII sepenuhnya berada di bawah wewenang otoritas pusat.

"Saya nggak tahu itu, itu dari beliau, dari Pemerintah Pusat," kata Basuki saat ditemui di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (16/7/2026).

Kendati demikian, Basuki menggarisbawahi bahwa kawasan ibu kota baru sebenarnya telah merancang distrik keuangan tersendiri. Wilayah yang dinamakan Nusantara Financial Center tersebut bahkan sudah mulai ditempati oleh sejumlah lembaga perbankan nasional.

"Oh sudah, sudah ada kawasannya. Yang sementara ini kan Himbara, himbara kan sudah ada di sana 6 bank yang mau mulai bangun juga tahun ini. BTN, BNI, BRI, Mandiri, BCA, Kaltimtara," ujarnya.

Kawasan finansial di ibu kota baru dirancang menempati lahan seluas 260 hektar di dalam pusat bisnis yang mencakup total area 3.000 hektar. Lokasi ini diproyeksikan memiliki konsep modern yang menyerupai kawasan Sudirman Central Business District (SCBD) di Jakarta.

Di sisi lain, penolakan tersirat mengenai penempatan PFII di wilayah Kalimantan Timur tersebut sebelumnya diutarakan langsung oleh bendahara negara. Purbaya Yudhi Sadewa meragukan efektivitas pusat keuangan global itu jika dipaksakan dibangun di wilayah yang masih minim populasi.

"Sampai sekarang saya belum tahu. (IKN?) Mungkin nggak, terlalu sepi di IKN," ujar Purbaya, Kamis (2/7/2026).