Bapanas Gontorkan 1,65 Juta Ton CBP Tekan Inflasi Beras

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menggelontorkan Cadangan Beras Pemerintah sebanyak 1,65 juta ton hingga 21 Agustus 2026 untuk menekan kenaikan harga pasar, sebagaimana dilansir dari Detik Finance. Penyaluran ini meningkat 20,43 persen dibandingkan periode Januari hingga Agustus 2023 yang mencatatkan angka 1,37 juta ton.

Langkah intervensi tersebut tercatat berhasil menstabilkan harga pangan di tingkat konsumen secara nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi beras secara tahunan melambat dari 3,98 persen menjadi 3,10 persen hingga Juli 2026, sementara inflasi bulanan terjaga rendah di level 0,49 persen.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa memberikan penjelasan terkait skema stabilisasi harga yang sedang dijalankan oleh pemerintah.

"Kita bisa mengerem perkembangan harga beras dengan 2 instrumen. Bulog segera cepat masif melakukan SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) terutama di pasar-pasar. Masifkan di pasar," jelas Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa dalam keterangannya, Sabtu (22/8/2026).

Stok cadangan beras yang dikuasai Perum Bulog per 21 Agustus 2026 mencapai 5,17 juta ton. Angka ini melonjak 291,66 persen jika dibandingkan dengan posisi cadangan beras pada Agustus 2023 yang tercatat sebesar 1,32 juta ton.

Selain program SPHP, pemerintah telah mendistribusikan bantuan pangan tahap pertama sebesar 662,86 ribu ton dan memulai tahap kedua sebanyak 32,25 ribu ton. Penyaluran lain mencakup penanganan bencana serta kondisi darurat sebesar 11,39 ribu ton, ditambah alokasi golongan anggaran senilai 53,68 ribu ton.

Ketut menambahkan aspek penting mengenai penyaluran bantuan pangan yang diserahkan kepada Perum Bulog.

"Nah yang kedua, sejauh mana bantuan pangan yang ditugaskan kepada Bulog untuk alokasi 3 bulan, karena kedua instrumen ini kalau dilakukan dengan tepat waktu, tentu IPH (Indeks Perkembangan Harga) dapat terkendali sebenarnya," tambah Ketut.

Pemerintah memastikan penjaminan penuh atas anggaran operasional intervensi pangan yang dilaksanakan di seluruh kawasan Indonesia.

"Ini karena kita menguasai beras banyak. Tentu harusnya segera bisa kita lakukan intervensi secepatnya, dimana pun di Indonesia. Ini karena sekali lagi semua yang dilakukan dalam SPHP, pengeluarannya diganti oleh pemerintah," pungkas Ketut.