Bank Indonesia Bantah Isu Cadangan Devisa Habis untuk Intervensi

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo membantah kabar miring mengenai habisnya cadangan devisa negara untuk melakukan intervensi pasar nilai tukar rupiah setelah menghadiri rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI pada Selasa (9/6/2026).

Isu mengenai menipisnya likuiditas valuta asing tersebut mencuat ke publik setelah bank sentral secara mendadak mengerek suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin hingga menyentuh angka 5,50%.

"(Cadangan devisa BI) lebih dari cukup. Gini, caranya gini, BI itu selalu mengukur berapa jumlah cadangan devisa yang cukup," kata Gubernur BI Perry Warjiyo.

Perry Warjiyo menjelaskan bahwa penentuan kecukupan instrumen likuiditas eksternal tersebut selalu merujuk pada standar baku internasional yang ditetapkan oleh Dana Moneter Internasional atau IMF.

"Ada indikator yang dikeluarkan IMF yang disebut adequacy reserve asset dan yang kami ukur itu adalah, mudahnya ya, berapa cadangan devisa untuk bisa mengcover pelemahan rupiah yang dalam, kami ukur-ukur itu," tutur Perry Warjiyo.

Posisi ketahanan modal eksternal Indonesia ditegaskan masih sangat kokoh dalam memitigasi risiko gejolak ketidakpastian global, sehingga masyarakat diimbau untuk tetap tenang merespons situasi ekonomi.

"Sekarang sudah, masih lebih dari 115%. Jadi masih lebih dari cukup, di samping yang sekitar enam bulan impor. Jadi jangan khawatir, jumlah cadangan devisa lebih dari cukup," tutur Perry Warjiyo.

Berdasarkan laporan data resmi dari bank sentral yang dilansir dari Detik Finance, jumlah cadangan devisa Indonesia pada akhir Mei 2026 tercatat berada di angka US$ 144,9 miliar.

Jumlah tersebut menunjukkan adanya penurunan sebesar US$ 1,3 miliar atau setara Rp 23,4 triliun dengan asumsi kurs Rp 18.000, jika dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya yang mencapai US$ 146,2 miliar.

Faktor penarik turunnya simpanan valas ini dipengaruhi oleh agenda penerbitan global bond oleh pemerintah, setoran pajak, dan pendapatan jasa di tengah pemenuhan kewajiban utang luar negeri serta operasi stabilisasi rupiah.