Bamsoet Soroti Target Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen RAPBN 2027

Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo memberikan pandangannya terkait penetapan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen dalam RAPBN 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Pemerintah menyampaikan RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan yang memasang target inflasi 2,5 persen, nilai tukar Rp17.500 per dolar AS, serta defisit anggaran 2,4 persen dari PDB. Angka pertumbuhan 6 persen dinilai ambisius mengingat capaian kuartal II-2026 sebesar 5,29 persen secara tahunan.

Mantan Ketua MPR RI tersebut menekankan bahwa realisasi target tersebut harus memberikan dampak riil bagi peningkatan taraf hidup masyarakat luas.

"Target pertumbuhan ekonomi 6 persen tentu bukan pekerjaan mudah. Tetapi saya melihat target ini penting untuk mendorong Indonesia bergerak lebih cepat. Yang harus kita pastikan, pertumbuhan itu benar-benar terasa di masyarakat. Lapangan kerja bertambah, pendapatan masyarakat meningkat, usaha kecil berkembang, dan daya beli tetap terjaga," ujar Bamsoet.

Guna mengejar target tersebut, pemerintah didesak mengoptimalkan berbagai sektor penopang seperti konsumsi rumah tangga, investasi, industri pengolahan, ekspor, hilirisasi, pariwisata, ekonomi digital, hingga UMKM. Sektor swasta dan dunia usaha dinilai memegang peranan kunci di luar belanja pemerintah.

"Kita tidak bisa berharap pertumbuhan 6 persen hanya dari belanja pemerintah. Dunia usaha harus ikut bergerak, investasi harus masuk, industri dan UMKM harus berkembang. Pemerintah tugasnya menciptakan iklim usaha yang nyaman, memberikan kepastian hukum dan menyediakan infrastruktur yang mendukung. Kalau sektor swasta dan ekonomi rakyat bergerak, lapangan kerja akan ikut terbuka," katanya.

Di sisi lain, pemerintah memproyeksikan pendapatan negara sebesar Rp3.426 triliun dan belanja sebesar Rp4.097,2 triliun. Bambang mengingatkan agar pengelolaan defisit dilakukan secara cermat tanpa memangkas anggaran krusial.

"Kita tentu harus menjaga agar keuangan negara tetap sehat. Tetapi penghematan juga harus dilakukan dengan cermat. Jangan sampai anggaran untuk pendidikan, kesehatan, pangan, energi, infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja ikut terpangkas, sementara belanja yang kurang penting masih berjalan.

Setiap rupiah APBN harus dilihat manfaatnya. Kalau memberikan dampak besar bagi masyarakat dan ekonomi, harus diprioritaskan," urainya.

Delapan program prioritas pemerintah dalam RAPBN 2027 mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan, hingga penurunan kemiskinan.

"Prioritas pemerintah sudah tepat, tinggal bagaimana pelaksanaannya. Masyarakat harus bisa melihat hasilnya secara langsung. Petani harus semakin sejahtera, harga pangan lebih terjangkau, listrik dan energi tersedia, anak-anak mendapatkan pendidikan yang baik, layanan kesehatan semakin mudah, dan masyarakat berpenghasilan rendah semakin mudah memiliki rumah. Itulah indikator sederhana apakah APBN benar-benar berhasil dijalankan," pungkasnya.