Bahlil Lahadalia Usulkan Rp815 Miliar demi Konversi Kompor Listrik
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp815,56 miliar dalam RAPBN 2027 untuk mempercepat program konversi kompor listrik pada Senin (15/6/2026). Langkah yang disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan ini bertujuan untuk menekan angka impor liquefied petroleum gas (LPG) Indonesia, sebagaimana dilansir dari Bloomberg Technoz.
"Energi yang kami dorong ke depan tidak hanya tentang LPG, tetapi kompor listrik, CNG, dan macam-macam. [Program] yang kami buat [termasuk konversi kompor listrik] sebesar Rp815,56 milar," ujar Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Kementerian ESDM memproyeksikan bahwa pengalihan ke kompor listrik mampu menghemat devisa negara yang selama ini terkuras hingga ratusan triliun rupiah akibat ketergantungan impor pasokan gas.
"Kita kan tahu bahwa LPG itu 80% kita impor. Devisa kita setiap tahun keluar untuk LPG minimal Rp120 triliun. Pada saat harga ICP seperti ini [ada kenaikan], harga devisa kita keluar untuk membeli LPG itu sekitar di atas Rp130 triliun. Subsidinya bisa di atas Rp80 triliun,” jelas Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Sebagai strategi diversifikasi bauran energi, pemerintah merancang program ini agar dapat menyasar masyarakat di tingkat kecamatan hingga perdesaan melalui penyesuaian kapasitas daya listrik.
“Nah ini sebagai tahap awal karena ada beberapa model kompor listrik yang sekarang kita mintanya itu di sekitar [daya] di bawah 900 kWh [kilowatt hour]. Supaya rakyat kita yang di daerah-daerah yang di kecamatan, di desa itu bisa dipakai dengan listrik kapasitas daya mereka yang ada,” ungkap Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Kebijakan penekanan beban subsidi ini juga mendapat dukungan dari sektor pendidikan tinggi, sains, dan teknologi untuk memperkuat stabilitas anggaran negara.
“Kita diminta mempercepat juga bagaimana kompor listrik itu bisa mengantikan kompor dari LPG, sehingga nanti ketika harga LPG naik, ketergantungan kita terhadap LPG, subsidi kita, beban subsidi LPG listrik itu intinya harus kita kurangi, sehingga APBN kita lebih stabil,” kata Brian Yuliarto, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek).
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi selanjutnya akan berkoordinasi langsung dengan Kementerian ESDM terkait riset pendukung kebijakan transisi energi tersebut.
“Kita mendukung hasil-hasil kajian, kita percepat, kajian-kajian, penelitian penelitian terkait tiga hal tadi, itu kita akan dikoordinasikan oleh Bapak Menteri ESDM. Sementara begitu,“ tegas Brian Yuliarto, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek).
Rencana transisi energi ini tercatat sempat digulirkan secara masif oleh Kementerian ESDM bersama PT PLN (Persero) sejak 2021 sebelum akhirnya resmi dibatalkan pada September 2022 demi menjaga kondisi ekonomi masyarakat pascapandemi.