Bahlil Pastikan Pasokan Batu Bara PLN Melalui Kontrak 134 Juta Ton

Kecukupan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik PT PLN (Persero) dipastikan aman setelah adanya komitmen pengadaan komoditas tersebut demi menjaga keandalan energi nasional. Kepastian ini diperoleh usai jajaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggelar rapat intensif bersama direksi PLN guna memitigasi risiko kekurangan pasokan listrik.

Dilansir dari Detik Finance, pemenuhan kebutuhan energi primer ini dibahas dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR pada Senin (15/6/2026). Pemerintah mencatat total kebutuhan batu bara tahunan untuk operasional pembangkit PLN menyentuh angka 154 juta metrik ton. Sebagai langkah pemenuhan, penugasan sebesar 190 juta ton telah diberikan kepada sejumlah perusahaan tambang batu bara nasional.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa konfirmasi telah didapatkan untuk sebagian besar volume penugasan tersebut, di mana porsi terbesarnya sudah resmi mengikat secara hukum.

"Dari 190 juta ton yang sudah dilakukan konfirmasi kurang lebih sekitar 150-160 juta ton. Dan sudah dilakukan kontrak sebesar 134 juta ton. Artinya dari total kebutuhan PLN 154 juta yang sudah dikontrak 134 berarti kan tinggal kurang 20 yang belum dikontrakkan," ujar Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.

Langkah koordinasi ketat sengaja ditempuh oleh Kementerian ESDM demi menyamakan pemahaman mengenai data riil di lapangan serta menghindari kesalahpahaman antarpemangku kepentingan.

"Empat hari lalu saya memimpin rapat dengan Pak Darmo dan Direksi PLN kurang lebih sekitar 5 setengah jam untuk melakukan rekonfirmasi agar tidak terjadi persepsi ataupun diformasi yang terjadi multiinterpretasi," sambung Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.

Tantangan operasional saat ini muncul karena pembangkit PLN memerlukan batu bara berkalori medium yang kualitasnya lebih baik, sementara ketersediaan jenis tersebut kian menipis. Menanggapi situasi pengadaan ini, Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi khusus untuk memperketat pengawasan pasokan energi primer.

Respons cepat terhadap arahan kepala negara tersebut diwujudkan melalui pembentukan tim gabungan khusus yang melibatkan unsur pengawas internal dan eksternal pemerintah.

"Semalam sudah rapat diarahkan langsung oleh Bapak Presiden bahwa dalam rangka pengawasan energi primer agak tidak begini terus maka kita membentuk tim pengadaan PLN, Irjen, Dirjen Minerba, dan BPKP agar tidak ada dusta diantara kita. Jangan kita baku tipu terus kerjanya," ujar Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.