Badan Gizi Nasional Percepat Aktivasi SPPG Wilayah 3T

Badan Gizi Nasional (BGN) mempercepat pembangunan dan aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) pada Kamis (6/8/2026). Langkah ini dilakukan untuk membenahi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditargetkan selesai dalam satu pekan, sebagaimana dilansir dari Detik Health.

Percepatan penyediaan layanan gizi tersebut mengandalkan pendekatan berbasis data agar intervensi tepat sasaran. Area prioritas penanganan meliputi wilayah Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, hingga Nias.

Kepala BGN Sudaryono menjelaskan prioritas pembangunan SPPG diarahkan ke daerah yang paling membutuhkan akses gizi.

"Wilayah Papua, NTT, Nias, Maluku, Maluku Utara, dan daerah-daerah yang jauh menjadi prioritas karena masyarakat di sana sangat membutuhkan," ujar Sudaryono.

Koordinasi lintas kementerian dan lembaga juga diperkuat untuk memastikan eksekusi program berjalan lancar di lapangan.

"Arahan Bapak Menko Pangan bersama seluruh kementerian dan lembaga adalah memastikan pelaksanaannya berjalan cepat, tepat sasaran, dan terkoordinasi dengan baik," lanjutnya.

Pemangkasan target waktu pengerjaan dari satu bulan menjadi satu minggu diterapkan untuk menekan prevalensi stunting yang masih tinggi di kawasan 3T. BGN memanfaatkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) guna memetakan wilayah dengan angka kasus stunting tertinggi.

Sudaryono memaparkan metode pemetaan data yang digunakan dalam menentukan lokasi dapur gizi siap operasi.

"Dari data ini kita overlay (petakan) dengan data Kementerian Kesehatan, mana yang menjadi prioritas, yang angka stuntingnya tinggi dan sangat tinggi, kemudian kita petakan dengan data dapur yang sudah siap," terang Sudaryono.

Hasil pemetaan objektif tersebut mengidentifikasi sekitar 1.700 dapur gizi yang siap beroperasi di lokasi berisiko tinggi.

"Ini Insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini," tambahnya.

Selain fokus pada operasional, BGN mengimbau masyarakat mewaspadai pihak tidak bertanggung jawab yang mengklaim dapat membantu pengajuan SPPG. Sudaryono memastikan seluruh mekanisme pembentukan fasilitas gizi dilakukan secara transparan melalui sistem resmi.

"Saya pastikan seluruh proses dilakukan melalui sistem. Tidak ada pihak yang dapat menjanjikan atau membantu pembukaan SPPG di luar mekanisme resmi," tegasnya.