Badan Gizi Nasional Hentikan Pendaftaran Dapur Makan Bergizi Gratis

Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara pendaftaran dapur baru untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) demi efisiensi anggaran serta penataan pelaksanaan program. Kebijakan moratorium tersebut disampaikan oleh pimpinan baru BGN dalam konferensi pers di gedung BGN, Jakarta, pada Kamis (4/6/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Langkah penataan ini diambil sebagai bagian dari rencana kerja pimpinan baru untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran negara. Pihak otoritas telah menyiapkan empat strategi utama guna membenahi sistem distribusi program nasional tersebut agar berjalan lebih tepat sasaran.

"Hal utama yang telah kami bahas dan kami siapkan rencana kerjanya adalah menuju pada efisiensi anggaran," kata Kepala BGN Nanik S. Deyang.

Nanik menjelaskan empat langkah tersebut meliputi refocusing penerima manfaat, moratorium pendaftaran dapur baru, pembenahan kualitas dapur yang ada, serta perluasan jangkauan ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Program di wilayah 3T akan menggunakan skema efisien yang tidak sepenuhnya bergantung pada APBN.

"Kami concern hal pertama yang kami lakukan adalah untuk melakukan efisiensi anggaran sehingga meskipun sekarang sudah dipotong tinggal 268 (triliun), kami berharap masih bisa menurunkan lagi namun tidak mengurangi sasaran," ujar Nanik S. Deyang.

Evaluasi menyeluruh akan diterapkan pada unit-unit yang saat ini sudah berjalan sebelum kebijakan penambahan fasilitas baru kembali dibuka. Berdasarkan data terkini, jumlah infrastruktur penyedia makanan yang telah aktif beroperasi di seluruh wilayah Indonesia sudah melewati angka puluhan ribu unit.

"Nah saat ini sudah ada sekitar 27 ribu lebih dapur yang operasional. Kami akan beresin dulu ini. Misalnya di satu kecamatan ini cukup kok enam saja. Sudah, enam saja. Jadi moratorium," kata Nanik S. Deyang.

Ketimpangan lokasi pembangunan menjadi alasan lain penerapan kebijakan ini karena fasilitas saat ini masih mendominasi wilayah perkotaan. Sebaliknya, wilayah-wilayah pinggiran dan perbatasan justru belum mendapatkan akses pelayanan yang merata sesuai target pemerintah.

"Jujur sekarang yang numpuk ini di aglomerasi, yang 3T belum kesentuh. Jadi Pak Presiden pesannya kami harus ke 3T dulu," ujar Nanik S. Deyang.

BGN kini tengah mengkaji opsi pembiayaan alternatif seperti dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan hibah untuk area perbatasan. Pemanfaatan fasilitas lokal seperti kantin sekolah juga dipertimbangkan karena jumlah penerima manfaat di satu titik wilayah 3T relatif sedikit.

"Kita juga intinya tidak harus membangun dapur baru. Kita bisa menggunakan dapur-dapur misalnya kantin sekolah. Karena 3T ini cuma ada yang 200, ada 81, ada 47 orang di wilayah-wilayah itu. Jadi enggak mungkin kita membangun dapur-dapur baru," kata Nanik S. Deyang.