Badan Gizi Nasional Evaluasi Penerima Makan Bergizi Gratis

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang akan mengevaluasi serta menata ulang sasaran penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah dirinya resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (8/6/2026).

Langkah penataan ulang ini diambil guna mematikan program berjalan tepat sasaran, seperti dilansir dari Detik Finance. Berdasarkan kebijakan baru ini, beberapa sekolah kaya dikategorikan tidak perlu mendapatkan bantuan karena pemenuhan gizi siswanya dinilai sudah mencukupi melalui kemampuan keluarga masing-masing.

"Kami akan refocusing penerima manfaat. Refocusing ini maksudnya adalah apakah perlu, rasanya sih tidak perlu ya kalau misalnya sekolah-sekolah kaya (dapat MBG). Kan ini pasti di rumah gizinya juga sudah lebih bagus," ujar Nanik.

Pemerintah selanjutnya mengarahkan program ini kepada anak-anak yang dinilai sangat membutuhkan intervensi pemenuhan gizi. BGN juga tengah meninjau kembali total target penerima manfaat yang saat ini tercatat sebanyak 63 juta jiwa.

"Jadi kita lebih arahkan nanti benar-benar pada anak-anak atau penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi. Nah, ini kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh 63 juta ini butuh, atau sebetulnya bisa dikurangi kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh," terang Nanik.

Selain menyasar ketepatan penerima, lembaga ini memberlakukan moratorium atau penghentian sementara terkait operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur baru MBG. Saat ini, jumlah titik dapur yang tercatat aktif secara sistem mencapai 27.877 unit.

"Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini totalnya 27.877. Jadi, per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27.877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata," beber Nanik.

Fokus penyediaan makanan bernutrisi kedepannya bakal diarahkan pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pendanaan pembangunan Dapur Umum di wilayah tersebut akan mengoptimalkan dana CSR BUMN ataupun dana hibah sehingga tidak membebani APBN.