Badan Gizi Nasional Audit Tunggakan Anggaran Rp 1 6 Triliun

Badan Gizi Nasional (BGN) tengah mengaudit kewajiban pembayaran senilai Rp 1,6 triliun dan siap menyelesaikannya setelah proses pemeriksaan usai, sebagaimana dilansir dari Detik Health pada Rabu (29/7/2026) di Jakarta Pusat.

Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa verifikasi tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh tagihan bersifat sah sebelum anggaran diluncurkan.

"Mengenai utang, ini tunggakan lah bukan utang ya, tunggakan ini ranah dari auditor, sedang diaudit. Manakala clean and clear, ya saya kira dibayar." ujar Sudaryono, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Sudaryono menambahkan bahwa pihaknya memegang teguh prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan mekanisme pembayaran lembaga.

"Semuanya trust in system, tidak trust in person," kata Sudaryono, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Guna menjamin kepastian hukum dan keteraturan administrasi, BGN enggan memproses tagihan yang berada di luar ketentuan formal.

"Kita ingin yang sah, yang bagus, yang benar, sesuai dengan mekanisme yang mana, itu yang kita selesaikan. Saya kira no issue Pak, enggak ada masalah," ujar Sudaryono, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Rincian alokasi tunggakan mencakup belanja bahan seragam hingga operasional dapur APBN. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari memaparkan pos kewajiban yang terdiri dari belanja modal dapur APBN sebesar Rp 1,04 triliun, jasa EO dan publikasi Rp 330 miliar, sertifikasi SPPG Rp 111 miliar, serta bantuan MBG Rp 100 miliar. Pos lainnya meliputi utang ke Unhan Rp 7,3 miliar, belanja bahan seragam dan perlengkapan Rp 16,1 miliar, honor narasumber Rp 812 juta, perjalanan dinas Rp 684 juta, jasa konsultan Rp 200 juta, dan sewa kendaraan Rp 121 juta.

"Totalnya 1,609 triliun. Tapi Insya Allah kami akan lunasi, kami akan selesaikan di tahun 2026 ini. Tunggakan yang akan kami bayarkan di tahun 2026 yang sementara ini memang alokasi anggaran masih diblokir. Tetapi beberapa hal yang memang sudah melewati proses review dan sudah sesuai dengan ketentuan memang akan segera dibayarkan oleh DJA," kata Agustina Arumsari, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).