AS Tolak Pungutan Tarif Iran di Selat Hormuz

Ketegangan baru muncul di tengah negosiasi penghentian konflik Timur Tengah terkait pengelolaan Selat Hormuz. Pemerintah Amerika Serikat menyatakan penolakan keras terhadap rencana penerapan pungutan tarif di jalur pelayaran vital tersebut.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menegaskan bahwa Washington tidak akan menerima pungutan tarif Iran atas Selat Hormuz. Perselisihan mengenai jalur air vital tersebut, inspeksi nuklir, dan rudal telah menjadi sumber ketegangan dalam negosiasi untuk mengakhiri perang di Timur Tengah.

Sebelumnya, Washington dan Teheran telah menandatangani perjanjian pendahuluan untuk menghentikan konflik. Keduanya juga telah menyelesaikan putaran pertama pembicaraan di Swiss, membuka periode negosiasi 60 hari tentang pencabutan sanksi, program nuklir Iran, dan masa depan Selat Hormuz.

Blokade Iran atas selat penting tersebut selama perang dengan AS-Israel, telah menyebabkan harga minyak global melonjak. Namun, lalu lintas kapal mulai meningkat sejak kesepakatan damai AS-Iran ditandatangani.

Pemerintah Iran berulang kali menegaskan akan mempertahankan kendali atas selat yang menjadi rute pelayaran seperlima minyak global tersebut.

Pada hari Selasa (23/6), pemerintah Iran dan Oman yang berbagi Selat Hormuz, mengatakan dalam pernyataan bersama bahwa mereka akan mempelajari administrasi jalur perdagangan dan biaya yang akan dikenakan untuk layanan, sambil tetap menegaskan kedaulatan mereka atas selat tersebut.

Rubio, yang membuka tur regional di Uni Emirat Arab, mengatakan Washington akan menentang langkah tersebut, seperti dilansir kantor berita AFP yang dikutip dari Detikcom, Rabu (24/6/2026).

"Ini adalah jalur air internasional. Tidak ada negara yang diizinkan untuk memungut tarif atau biaya di jalur air internasional," tegas Menlu AS itu.

Dia menambahkan bahwa ia yakin "semua negara di kawasan ini akan setuju".

Sebelumnya, negosiator utama Teheran, Mohammad Bagher Ghalibaf, mengatakan Hormuz "tidak akan pernah kembali" ke status quo sebelum perang, meskipun kedua belah pihak setuju untuk membangun jalur komunikasi agar tetap terbuka.

Sementara itu, badan maritim PBB mengatakan akan mulai mengevakuasi lebih dari 11.000 pelaut yang terombang-ambing akibat blokade, dengan bekerja sama dengan Iran, Oman, dan Amerika Serikat setelah mengamankan "jaminan keselamatan yang diperlukan".

Lalu lintas di Selat Hormuz pada hari Senin lalu mencapai tingkat tertinggi sejak perang dimulai, menurut dua platform pelacakan maritim. Meskipun jumlahnya masih hanya sedikit di atas 40 persen dari tingkat normal di masa damai, yakni sekitar 120 kapal per hari.