Arab Saudi Kecam Kolombia usai Akui Klaim Israel atas Dataran Tinggi Golan

Pemerintah Arab Saudi mengecam keras langkah Kolombia yang resmi mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan Suriah, sebagaimana dilansir dari Detikcom pada Rabu (12/8/2026). Riyadh menilai tindakan diplomatik tersebut melanggar hukum internasional dan keputusan PBB yang sah.

Pengakuan yang dikeluarkan pemerintahan sayap kanan Kolombia di bawah Presiden Abelardo de la Espriella pada Senin lalu menjadikan negara tersebut sebagai pihak kedua setelah Amerika Serikat yang melegitimasi klaim Israel. Israel sebelumnya merebut wilayah tersebut dari Suriah dalam Perang Enam Hari 1967 dan mencaploknya pada 1981.

Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menegaskan penolakan penuh Kerajaan terhadap pengakuan ilegal tersebut.

"Kementerian Luar Negeri menyatakan penolakan dan kecaman Kerajaan Arab Saudi terhadap pengakuan pemerintah Republik Kolombia atas kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan Suriah yang diduduki," kata Kementerian Luar Negeri Arab Saudi.

Otoritas diplomatik Riyadh menjelaskan bahwa langkah Kolombia bertentangan dengan landasan hukum Dewan Keamanan PBB Nomor 497 Tahun 1981 yang mencabut legitimasi yurisdiksi Israel di Golan.

"Kerajaan menekankan bahwa sikap seperti ini tidak berkontribusi pada pencapaian perdamaian, melainkan menunjukkan penyimpangan dari sikap internasional yang tegas terhadap Dataran Tinggi Golan Suriah yang diduduki, meletakkan dasar bagi logika untuk memaksakan fait accompli, dan berkontribusi pada penghancuran upaya yang dilakukan untuk mencapai perdamaian di kawasan tersebut," kata Kementerian Luar Negeri Arab Saudi.

Pihak kementerian mengulangi posisi resmi Kerajaan bahwa keputusan mengubah status hukum Golan tidak memberikan keabsahan apa pun atas pendudukan tersebut.

Arab Saudi mendesak Kolombia untuk segera meninjau ulang keputusan politiknya demi menjaga stabilitas kawasan Middle East.

Pemerintah Arab Saudi menyerukan Kolombia agar berkomitmen pada "hukum internasional dan keputusan internasional yang sah, dan terus berpartisipasi dalam mendukung upaya yang dilakukan untuk mencapai keamanan, stabilitas, dan perdamaian yang adil dan langgeng di kawasan tersebut".