Pemerintah Habiskan Rp 233 Triliun untuk Subsidi Semester I-2026

Pemerintah Republik Indonesia mengalokasikan anggaran sebesar Rp 233 triliun untuk pembayaran subsidi dan kompensasi sepanjang semester I-2026 pada Selasa (7/7/2026). Lonjakan ini mencapai 44,4 persen secara tahunan demi menjaga daya beli masyarakat.

Berdasarkan data yang dilansir dari Detik Finance, realisasi tersebut setara dengan 52,1 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Anggaran ini terbagi menjadi subsidi sebesar Rp 116 triliun dan kompensasi Rp 116,9 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan kenaikan belanja energi dipengaruhi fluktuasi harga minyak mentah Indonesia (ICP), pergerakan rupiah, serta kenaikan volume konsumsi BBM, LPG 3 kg, dan listrik bersubsidi. Peningkatan non-energi didorong oleh subsidi pupuk.

"Realisasi subsidi dan kompensasi semester I-2026 menunjukkan peningkatan uang signifikan sebesar 44,4% apabila dibandingkan dengan realisasi di periode yang sama 2025 sebesar Rp 161,4 triliun," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Penyaluran komoditas bersubsidi tercatat mengalami pertumbuhan volume dibanding periode yang sama tahun lalu. Penyaluran BBM bersubsidi tumbuh 7,8 persen, volume LPG 3 kg meningkat 2 persen, dan konsumen listrik bersubsidi naik 2,1 persen.

"Volume pupuk meningkat sebesar 21,4% dan debitur KUR meningkat sebesar 3,6%," tambah Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Pemerintah memfungsikan APBN secara strategis sebagai penahan kejut demi meredam dampak ketidakpastian global serta ketegangan geopolitik. Langkah konkret yang diambil adalah dengan mempertahankan harga BBM subsidi agar tidak naik saat harga energi dunia melambung tinggi.

"Kita lihat kan shock absorber pada waktu harga minyak dunia tinggi, kita tidak naikkan harga BBM subsidi. Sebagian mengkritik kebijakan tersebut, tetapi untuk kami, untuk pemerintah, untuk kita semua, itu bagus untuk menjaga stabilitas sehingga kita masih bisa tumbuh terus ekonominya," jelas Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.