Badan Gizi Nasional Alihkan Anggaran Makan Gratis ke Daerah 3T

Badan Gizi Nasional mengalihkan alokasi program Makan Bergizi Gratis dari sekolah yang tidak membutuhkan ke kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar di Kantor BGN, Jakarta Pusat, pada Kamis (4/6/2026). Langkah tersebut diambil demi mengutamakan kualitas ketimbang mengejar kuantitas target penerima manfaat, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S Deyang memaparkan bahwa pembenahan tata kelola menjadi dasar utama dari perubahan arah kebijakan ini. Pemerintah memilih untuk mengoptimalkan kesehatan dan kesiapan operasional dapur penyedia makanan.

"Tahun 2026 ini mohon Bapak, kami tidak mengejar kuantitas. kami akan perbaiki kualitas. Sehingga kisa jadi kami tidak akan mengejar ke 82 juta, tapi bagaimana dapur-dapur ini sehat, memberikan yang, eh, bergizi, ya," ucap Nanik S Deyang, Kepala Badan Gizi Nasional.

Penyaringan ulang juga bakal diberlakukan bagi sekolah-sekolah dengan kategori mampu. Anggaran dari sekolah tersebut selanjutnya dipindahkan guna memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah terpencil.

"Lalu refocusing. Misalnya nanti akan, kita juga kalau ada sekolah-sekolah yang mahal, gitu, akan kita tanya, apakah masih perlu MBG? Nah, ini yang kita alihkan ke 3T," sambung Nanik S Deyang, Kepala Badan Gizi Nasional.

Prioritas penyaluran kini turut diarahkan kepada kelompok masyarakat rentan lain. Target intervensi tersebut mencakup ibu hamil, ibu menyusui, serta anak bawah lima tahun yang belum menempuh Pendidikan Anak Usia Dini.

"Sekarang kita fokuskan ke 3T dan terutama untuk 3B. Setelah kita diskusi bersama para pakar, intervensi gizi itu memang paling bagus adalah saat mulai kandungan bulan pertama sampai usia sembilan tahun atau sekolah dasar (SD). Nah, kita sekarang mengejar ke sana," ucap Nanik S Deyang, Kepala Badan Gizi Nasional.

Konsekuensi dari regulasi baru ini membuat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang kedapatan tidak melayani target khusus tersebut bakal dinonaktifkan sementara. Penguatan infrastruktur pelayanan gizi berikutnya bakal digeser.

"Jadi kami beresi dulu, karena jujur sekarang yang menumpuk ini di aglomerasi, yang 3T belum kesentuh. Jadi, Pak Presiden pesannya kami harus ke 3T dulu," kata Nanik S Deyang, Kepala Badan Gizi Nasional.

Kebijakan efisiensi ini bergulir di tengah masa penahanan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana. Kementerian Keuangan mencatat terdapat penyesuaian nilai anggaran akibat pemangkasan jumlah hari operasional program.

"Angkanya sekarang kan (sekitar) Rp 260 triliun, akan berkurang kan? Karena ada pemotongan hari dan segala macam," ucap Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Pernyataan tersebut disampaikan di Kompleks Parlemen pada Rabu (3/6/2026). Sebelumnya, Kementerian Keuangan memotong pagu program ini dari Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun, dengan realisasi per 30 April 2026 mencapai Rp 75 triliun untuk 61,96 juta penerima melalui 27.952 satuan pelayanan.