Alokasi Subsidi BBM Dinilai Melesat dari Target Sosial

Anggaran subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM) dinilai masih menjadi salah satu pos yang paling menguras anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Ironisnya, alokasi tersebut dinilai kerap melesat dari target keadaan sosial masyarakat.

Seperti dilansir dari Detik Oto, Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, mengungkapkan bahwa besaran subsidi BBM selalu berfluktuasi setiap tahun. Anggaran belanja energi dalam APBN sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, serta volume konsumsi masyarakat.

Sektor transportasi menjadi penyumbang terbesar dengan porsi 40 persen dari total konsumsi BBM nasional.

"Namun ironisnya, data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan bahwa 93% dari konsumsi BBM subsidi tersebut justru dinikmati oleh kalangan mampu pemilik kendaraan pribadi (roda dua dan roda empat). Sementara itu, sisanya hanya dinikmati oleh transportasi barang sebesar 4% dan transportasi umum penumpang sebesar 3%," kata Djoko dalam keterangan tertulisnya.

Percepatan Program Transportasi Umum di tingkat daerah dipandang sebagai solusi strategis yang diperlukan saat ini. Langkah ini krusial mengingat visi Presiden yang menargetkan Indonesia menjadi negara maju keempat di dunia pada tahun 2045.

"Salah satu indikator utama negara maju adalah sistem transportasi publik yang mapan. Dengan waktu yang tersisa tinggal 19 tahun menuju 2045, kita perlu belajar dari keberhasilan Transjakarta yang telah berjalan selama 20 tahun. Oleh karena itu, program khusus untuk percepatan pembenahan transportasi umum di daerah harus diimplementasikan sejak sekarang," ujarnya.

Kondisi riil saat ini tercatat masih jauh dari harapan karena baru 45 pemerintah daerah (Pemda) atau sekitar 9% dari total 514 Pemda di Indonesia yang sudah membenahi sistem transportasi umum mereka menjadi lebih modern.

"Tragisnya lagi, dari jumlah yang sedikit itu, baru sebagian kecil yang mandiri. Saat ini, tinggal dua Pemda yang pengoperasiannya masih bergantung pada dana APBN, yaitu Kota Balikpapan melalui Balikpapan City Trans dan Kota Manado dengan Trans Manado," beber Djoko.

Rencana pemerintah yang mengalokasikan subsidi Rp 5 juta untuk motor listrik turut menjadi sorotan. Anggaran tersebut dinilai akan jauh lebih berdampak jika dialihkan untuk menstimulus Pemda dalam membenahi transportasi publik.

"Jika insentif kendaraan listrik tetap berjalan, maka wilayah sasarannya harus dikoreksi. Subsidi ini sebaiknya diprioritaskan bagi masyarakat di pulau-pulau kecil dan kawasan 3TP (Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Perbatasan} yang menghadapi kendala geografis dalam pasokan BBM," sebutnya.

Pembenahan layanan transportasi umum yang baik diyakini dapat memperluas jangkauan manfaat bagi masyarakat. Pemerintah bahkan bisa memberikan fasilitas tarif murah atau gratis khusus bagi pelajar, mahasiswa, buruh, guru, lansia, penyandang disabilitas, serta kelompok masyarakat kurang mampu.

"Pada akhirnya, transportasi umum bukan sekadar alat mobilisasi, melainkan jaring pengaman ekonomi bagi masyarakat. Selain juga mampu menciptakan efisiensi fiskal dan anggaran negara, sistem transportasi yang baik juga berfungsi sebagai mitigasi risiko sosial dan unjuk rasa, meningkatkan keselamatan berkendara, mendorong pemerataan pembangunan dan konektivitas regional, serta memberikan dampak positif bagi perbaikan lingkungan dan tata ruang kota," pungkasnya.