Airlangga Minta Kredit UMKM Ditargetkan Rp2.000 Triliun Pada 2026

Penyaluran kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diminta mencapai Rp2.000 triliun pada akhir 2026 oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (11/8/2026), dilansir dari Detik Finance.

Target baru ini diberikan kepada Menteri UMKM Maman Abdurrahman sebagai penyesuaian dari angka ideal. Langkah tersebut diambil guna memperkuat sektor usaha kecil sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

Pemerintah menilai Indonesia perlu mengambil pelajaran dari keberhasilan pengelolaan sektor usaha kecil di kawasan Asia Selatan. Pengalaman India dianggap relevan untuk diterapkan dalam menjaga keberlanjutan rantai produksi lokal.

"Kita ingin kalau kita tumbuh, memang UMKM mau nggak mau harus belajar ke India. Karena India itu salah satu negara yang berhasil mendorong UMKM, tidak hanya mereka berproduksi, tetapi bagaimana mereka bisa menjaga pasar," ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pertumbuhan ekonomi nasional diharapkan dapat berjalan lebih merata melalui penguatan sektor akar rumput. Model perekonomian ini dirancang agar tidak hanya bergantung pada performa korporasi skala besar.

"Sehingga semua bisa tumbuh, walaupun ada yang konglomeratnya tinggi tapi yang UMKM itu bergerak, sehingga itu menjadi basis daripada perekonomian, eh, daripada India," ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkini, realisasi penyaluran kredit UMKM baru menyentuh angka Rp1.500 triliun untuk 9.000 entitas pengusaha. Porsi ideal kredit UMKM sebenarnya diharapkan mampu mencapai 30 persen dari total kredit perbankan atau setara Rp3.000 triliun.

"Jadi, kalau target yang disampaikan total kredit kita kan 9.000 UMKM, tadi laporannya Pak Maman Rp 1.500 triliun. Sebetulnya idealnya itu kan 30%. Tapi kalau 30% kan berarti Rp 3.000 triliun," kata Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Penyesuaian target dilakukan karena lonjakan drastis hingga Rp3.000 triliun dinilai kurang realistis untuk dikejar dalam jangka pendek. Karena itu, penetapan target intermediasi perbankan disesuaikan pada tingkatan yang lebih terukur.

"Nah, loncat dari Rp 1.500 triliun ke Rp 3.000 triliun itu kan loncat 100%. Jadi, gimana kalau kita turunkan ke Pak Maman Rp 2.000 triliun. Jadi, saya bilang ini saja yang saya ingin sampaikan di summit, naik ke Rp 2.000 triliun," kata Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.