Airlangga Hartarto Dorong Stimulus Ekonomi demi Target Akhir 2026

Pemerintah Indonesia menjalankan sejumlah program stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik agar mampu mencapai target sebesar 5,4 persen pada akhir tahun 2026 di tengah proyeksi perlambatan dari lembaga internasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kantornya pada Jumat, 10 Juli 2026, menyatakan bahwa berbagai lembaga internasional menilai perekonomian nasional saat ini masih berada dalam tren positif dan relatif aman.

"Dari berbagai lembaga baik itu IMF, bank dunia, maupun OECD [Organization for Economic Cooperation and Development] memperkirakan pertumbuhan ekonomi kita masih dalam range sekitar 5%. Jadi relatif semua menilai perekonomian kita relatif aman dan solid," kata Airlangga, dilansir dari Bloomberg Technoz.

Berdasarkan laporan terbaru, Dana Moneter IMF memproyeksikan ekonomi Indonesia hanya tumbuh 5 persen pada 2026 dan naik ke 5,1 persen pada 2027, sementara ekonomi global diprediksi sebesar 3 persen pada 2026.

Di sisi lain, Badan Pusat Statistik mencatat realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 mencapai 5,61 persen dengan nilai Produk Domestik Bruto atas dasar harga berlaku sebesar Rp6.187,2 triliun.

Namun, neraca perdagangan Indonesia mencatatkan defisit pertamanya setelah enam tahun sebesar US$1,61 miliar pada Mei 2026 yang dipicu oleh defisit migas akibat lonjakan harga impor bahan bakar minyak.

"Kemarin memang negatif karena memang dari segi impor BBM itu memang harganya spike [menanjak], harganya naik. Sedangkan ekspor daripada kelapa sawit, kemudian batu bara, dan juga ferro alloy sebetulnya angkanya relatif sama kemarin sehingga tentu ini kita akan jaga juga beberapa bulan ke depan," tutur Airlangga.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah menyiapkan insentif fiskal berupa bea masuk 0 persen bagi impor LPG, bahan baku plastik, serta suku cadang pesawat guna memperkuat daya saing industri nasional.

"Pemerintah mendorong beberapa insentif termasuk insentif untuk industri chemicals di mana impor bahan baku plastik akan dinolkan dan ini PMK-nya sedang dibuat. Demikian pula untuk petrochemical yang kesulitan bahan baku untuk impor LPG juga kita berikan bea masuk nol untuk periode enam bulan ke depan," ujarnya.

Selain kebijakan fiskal, penguatan dari sisi penawaran juga dilakukan melalui optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat termasuk pembiayaan untuk sektor perumahan demi menggerakkan sektor riil.

"Dari segi perbankan relatif aman, memang dana pihak ketiga juga di perbankan sudah double digit dan kita melihat kredit juga sudah mulai berjalan, sudah meningkat dibandingkan kuartal yang lalu," imbuhnya.