AIIB Kucurkan Investasi Rp303 Triliun untuk Proyek Pembangunan Indonesia

Pemerintah Indonesia mengamankan komitmen pendanaan investasi sebesar US$ 17 miliar atau sekitar Rp 303,04 triliun dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) untuk membiayai berbagai proyek produktif nasional hingga tahun 2029.

Dilansir dari Detik Finance, kepastian kucuran dana jumbo yang didapatkan dari hasil pertemuan bilateral di Beijing, Tiongkok tersebut ditegaskan bukan merupakan utang negara, melainkan bentuk pembiayaan proyek yang menguntungkan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan dalam media briefing di kantornya, Jakarta Pusat, pada Jumat (26/6/2026) mengenai skema pendanaan yang memiliki bunga lebih rendah daripada investor biasa tersebut.

"AIIB itu kan ngasih US$ 17 miliar bukan utang, itu proyek financing sebetulnya. Jadi, sebenarnya kalau saya bilang nih seperti orang investasi ke sini, kita mulai investasi untuk proyek yang produktif, tapi bunganya lebih rendah daripada investor biasa, dan barangnya jadi milik kita," kata Purbaya, Menteri Keuangan.

Pencairan dana investasi ini dijadwalkan dapat dilakukan secara bertahap hingga tahun 2029 sesuai dengan kebutuhan proyek yang dibidik pemerintah.

"(Bukan cuma proyek infrastruktur), proyek-proyek lain yang menguntungkan. Mereka udah bilang ada jalan tol di Sumatera. Nanti kita cari proyek mana yang kita butuh uang," jelas Purbaya, Menteri Keuangan.

Purbaya menambahkan bahwa alternatif pembiayaan ini juga dapat dimanfaatkan untuk menyokong likuiditas investasi lembaga Danantara jika dibutuhkan.

"Itu lebih bagus Nanti kalau misalnya Danantara yang gak punya uang, bisa lewat saya, saya invest lewat situ. Jadi pembangunan kita dibiayain seperti investor masuk, tapi punya kita akhirnya. Kalau investor asing masuk, mereka pinjam uang sana kan.

Dia bayar bunga dan barangnya punya investor itu. Jadi untung, bukan rugi," jelas Purbaya, Menteri Keuangan.

Selain komitmen pendanaan, lembaga multilateral tersebut juga berencana untuk membuka kantor cabang operasional baru di Jakarta untuk melayani wilayah Asia Tenggara.

"Kita janji ke mereka akan sediakan tanah dan bangunan untuk mereka untuk mereka pakai. Saya juga punya aset-aset yang nggak ke pakai. Gak apa-apa biar mereka punya kantor cabang disini sehingga ASEAN dilayani dari Jakarta. Maunya saya begitu," imbuh Purbaya, Menteri Keuangan.

Komitmen pendanaan ini dilaporkan merupakan tindak lanjut dari pembahasan Multi-Year Rolling Pipeline yang dilakukan oleh delegasi Indonesia sebelumnya pada Kamis (18/6/2026).

"Yang paling penting adalah kita berhasil mengamankan pendanaan sekitar US$ 17 miliar untuk proyek-proyek pembangunan di Indonesia antara 2025-2029. Itu merupakan kontribusi yang sangat besar bagi pembiayaan proyek-proyek pembangunan di Indonesia," ujar Purbaya, Menteri Keuangan.

Pemerintah kini bersiap mengalokasikan aset-aset negara yang belum terpakai agar kantor cabang lembaga keuangan tersebut dapat mulai beroperasi di Jakarta pada Juni tahun depan.