Pemerintah Respons Penahanan Wamen Silmy Karim oleh KPK

Pemerintah Republik Indonesia memberikan respons resmi setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim pada Kamis pagi (04/06/2026). Langkah hukum terhadap mantan Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) tersebut terkait dengan dugaan kasus korupsi.

Sikap resmi tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, sebagaimana dilansir dari Bloomberg Technoz. Pihak istana menyatakan komitmennya untuk mengikuti seluruh prosedur hukum yang kini sedang berjalan di lembaga antirasuah.

"Berkenaan dengan jabatan yg melekat kepada mereka [termasuk Silmy Karim] yang tengah menjalani proses hukum, akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku," kata Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara.

Prasetyo Hadi menambahkan bahwa koordinasi telah dilakukan bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Jenderal (Purnawirawan) Agus Andrianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi khusus agar penangkapan para pejabat ini tidak mengganggu jalannya birokrasi publik.

"Memastikan peristiwa ini tidak mengganggu pelayanan kepada seluruh masyarakat," ujar Prasetyo Hadi.

Penahanan ini merupakan kelanjutan dari penetapan delapan orang tersangka oleh KPK di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atas kasus dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing. Selain Silmy Karim, jajaran pejabat lain seperti Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam dan Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Jawa Barat Jaya Saputra juga turut terjerat.

Tersangka lainnya meliputi Kasubdit Alih Status Izin Tinggal Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji, Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah, Ketua Tim Alih Status ITAS Juniadi Sri Priambudi, dan Staf Subdit Izin Tinggal Gusti Benardiansyah.

"Sesungguhnya dua hari ini kita sangat sangat prihatin, terus berulang kejadian yang jelas tidak kita harapkan," ujar Prasetyo Hadi.

Pemerintah menegaskan kembali komitmen pemberantasan korupsi di lingkungan kabinet baru ini. Presiden terus memberikan peringatan keras kepada seluruh jajaran sedari awal masa jabatan.

"Tidak bosan bosan dalam berbagai kesempatan Bapak Presiden selalu mengingatkan kita semua untuk marilah membenahi diri dan melawan praktik-praktik korupsi di dalam menjalankan tugas sehari hari," ujar Prasetyo Hadi.