KAI Siap Akuisisi INKA Menjadi Subholding Tahun Ini

Rencana penggabungan PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA ke dalam PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI ditargetkan rampung pada tahun 2026 ini sebagai langkah perampingan Badan Usaha Milik Negara.

Integrasi kedua perusahaan tersebut merupakan instruksi langsung dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) demi meningkatkan efisiensi dan efektivitas kedepannya, seperti dilansir dari Detik Finance.

Kepastian mengenai lini waktu proses penggabungan korporasi ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, setelah menghadiri rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta pada Rabu (3/6/2026).

Dalam struktur baru setelah proses integrasi selesai, KAI diproyeksikan untuk mengambil peran sebagai perusahaan induk, sedangkan INKA akan ditempatkan di bawahnya sebagai subholding.

"Oh iya itu arahan Danantara. Iya, pokoknya (rampung) tahun ini," ujar Bobby Rasyidin, Direktur Utama KAI.

Pihak manajemen KAI menegaskan posisi strategis masing-masing perusahaan dalam rencana korporasi ini.

"Holding, kita holding. INKA jadi subholding," tutur Bobby Rasyidin, Direktur Utama KAI.

Dukungan terhadap rencana integrasi ini juga datang dari legislatif, di mana Anggota Komisi VI DPR RI Rizal Bawazier menyatakan persetujuan fraksinya dan mengungkap bahwa proses penandatanganan akuisisi dijadwalkan pada November mendatang.

"Saya secara pribadi dan fraksi juga mungkin setuju, di sini ada surat dari BP BUMN, di mana ada rencana integrasi KAI sama INKA, ini sangat bagus. Dan rencananya akan ada tanda tangan di November, tanda tangan akuisisi INKA di November," sebut Rizal Bawazier, Anggota Komisi VI DPR RI.

DPR berharap langkah ini mampu menekan angka impor armada kereta yang selama ini dilakukan KAI dan mengalihkan produksinya ke dalam negeri memanfaatkan kapasitas pabrik INKA.

"Karena kalau kita lihat di sini memang masih banyak terus terang kereta-kereta yang diimpor, sayang sekali pemanfaatan INKA ini seharusnya bisa dimanfaatkan untuk memproduksi yang dibutuhkan oleh KAI. Sayang sekali kalau harus terus impor dari Jepang atau China. Ini yang saya pikir Danantara mau, di mana memanfaatkan INKA sebaik-baiknya," beber Rizal Bawazier, Anggota Komisi VI DPR RI.

Rizal juga meminta agar KAI meninjau ulang rencana investasi yang belum mendesak agar alokasi anggarannya dapat dialihkan untuk mendukung penguatan modal operasional INKA.

"(INKA) kalau ada masalah minta dukungan ke KAI. Investasi-investasi KAI yang belum perlu mendingan buat dukung INKA. Jangan kita terlalu banyak impor lagi," tutup Rizal Bawazier, Anggota Komisi VI DPR RI.