DPR Amerika Serikat Loloskan Resolusi Hentikan Perang di Iran

Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat yang dikuasai Partai Republik meloloskan resolusi untuk menghentikan perang negara tersebut di Iran pada Rabu (3/6). Langkah ini memicu keretakan terbuka dengan Presiden Donald Trump di tengah ketegangan Timur Tengah yang berdampak pada ekonomi warga.

Hasil pemungutan suara tipis 215-208 memperlihatkan kecemasan internal Partai Republik menjelang pemilu sela Kongres, seperti dilansir dari Bloombergtechnoz. Empat politisi Republik bergabung dengan Demokrat untuk meloloskan resolusi ini, sementara Senat sebelumnya telah meloloskan rancangan serupa dalam tahap prosedural.

Pilihan politik ini diambil karena eskalasi militer dinilai membebani kondisi domestik. Anggota DPR dari Partai Republik, Brian Fitzpatrick, menyatakan keprihatinannya atas beban biaya hidup yang harus dihadapi masyarakat akibat konflik bersenjata tersebut.

"Perang ini jelas sama sekali tidak membantu dalam meredam inflasi," ketus Fitzpatrick, yang mewakili distrik kompetitif secara politik di pinggiran kota Philadelphia.

Sebelum pemungutan suara terjadi, pimpinan Partai Republik sempat berupaya menunda agenda ini setelah melihat potensi kemenangan pihak penentang perang. Ketua DPR Mike Johnson menyuarakan keberatan atas pembatasan wewenang eksekutif dalam situasi konflik yang sedang berjalan.

"Ini adalah prospek yang sangat berbahaya jika saat ini kita mencabut dari pemerintahan dan panglima tertinggi kemampuan untuk bernegosiasi," kata Ketua DPR Mike Johnson sebelum pemungutan suara pada Rabu.

Penolakan parlemen menjadi pukulan bagi Donald Trump setelah sebelumnya terpaksa membatalkan sejumlah rencana anggaran. Berdasarkan data American Automobile Association, konflik militer dan penutupan Selat Hormuz memicu kenaikan harga bensin reguler AS hingga mencapai US$4,26 per galon pada Rabu.

Tekanan ekonomi ini sejalan dengan turunnya upah riil warga serta anjloknya sentimen konsumen ke level terendah. Sebanyak 64% warga Amerika menganggap keputusan perang ini keliru menurut jajak pendapat New York Times/Siena, ditambah kekhawatiran minimnya informasi biaya dari administrasi Trump.

Pelaksana tugas pengawas anggaran Pentagon, Jules Hurst, memproyeksikan biaya perang telah mencapai US$29 miliar hingga pertengahan Mei, walau pakar independen menilai angka itu terlalu rendah. Anggota DPR dari Partai Republik lainnya, Tom Barrett, menyatakan dukungannya terhadap resolusi karena durasi konflik bersenjata yang telah menyalahi aturan hukum.

"Perang ini jelas sama sekali tidak membantu dalam meredam inflasi," ketus Fitzpatrick, yang mewakili distrik kompetitif secara politik di pinggiran kota Philadelphia.

Pernyataan itu menegaskan alasan keterlibatan politisi Republik dalam memenangkan desakan Demokrat. Barrett menilai operasi militer tersebut telah berjalan melewati batas waktu 60 hari tanpa adanya persetujuan resmi dari pihak Kongres.