Maria Caecilia Stevi Harman Soroti Keterbatasan Layanan Kesehatan NTT

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Nusa Tenggara Timur (NTT), dr Maria Caecilia Stevi Harman, memilih jalur politik untuk memperluas dampak penanganan isu kesehatan masyarakat di daerah asalnya. Langkah strategis dari legislator berusia 29 tahun ini dilansir dari Detikcom pada Rabu (3/6/2026).

"Saya ini tidak banting setir. Saya tetap selalu menjadi seorang dokter. Hanya saya bukan dokter yang Bapak-Mama temui di Puskesmas atau rumah sakit," ujar dr Stevi, Anggota DPD RI.

Sikap politik tersebut diambil karena alumnus Universitas Indonesia dan Monash University Australia ini memandang regulasi dapat melahirkan dampak preventif yang masif bagi masyarakat sehat agar tidak jatuh sakit.

"Saya nanti jadi dokter politik," sambung dr Stevi, Anggota DPD RI.

Melalui keterlibatan di parlemen, perumusan kebijakan dinilai menjadi instrumen krusial karena persoalan medis tidak berdiri sendiri. Masalah kesehatan individu warga sangat berkelindan dengan aspek lingkungan, kondisi keluarga, tempat tinggal, akses faskes, hingga problem kemiskinan struktur sosial.

"Dan yang saya perjuangkan bukan hanya orang-orang sakit, tapi bagaimana orang sehat tidak jatuh sakit. Preventif," kata dr Stevi, Anggota DPD RI.

Kondisi riil di lapangan sempat disaksikan langsung oleh legislator muda ini saat menuntaskan masa internship kedokteran di RSUD SK Lerik Kupang, Puskesmas Pasir Panjang, serta Puskesmas Manutapen.

"Kesehatan seorang individu dipengaruhi banyak hal, mulai dari lingkungan, keluarga, tempat tinggal, akses terhadap layanan kesehatan, hingga tingkat kemiskinan," ujar dr Stevi, Anggota DPD RI.

Geografi NTT yang bercorak kepulauan memicu hambatan transportasi ekstrem bagi mobilitas warga, terutama di tengah terjangan musim hujan yang kerap memutus total akses jalan menuju faskes.

"Yang perlu diketahui oleh detikers di Jakarta, mungkin kalau di Jakarta ini semuanya ada di dalam satu pulau. Gampang nyampainya dari satu ke tempat yang lain," ujar dr Stevi, Anggota DPD RI.

Konektivitas antarpulau yang minim memperparah risiko fatal bagi kelompok rentan, terutama kalangan ibu hamil yang membutuhkan tindakan medis darurat secara cepat.

"Jadi archipelago di kepulauan. Jadi bayangkan saja betapa susahnya untuk mencapai dari satu tempat ke tempat lain," sambung dr Stevi, Anggota DPD RI.

Tantangan di wilayah NTT tidak berhenti pada urusan konektivitas wilayah. Distribusi ketenagakerjaan medis yang timpang memicu situasi di mana kemajuan bangunan fisik rumah sakit atau puskesmas baru tidak diimbangi ketersediaan SDM operasional.

"Kalau sakit saat musim hujan, aksesnya bisa terputus. Apalagi untuk ibu hamil yang membutuhkan penanganan cepat," kata dr Stevi, Anggota DPD RI.

Sejumlah puskesmas di daerah pedalaman bahkan dilaporkan masih bertumpu pada penggunaan genset, sehingga memaksa petugas mematikan aliran listrik ruangan lain demi mengamankan daya kulkas penyimpanan vaksin.

"Tapi kemajuan dari gedung, kemajuan dari fasilitasnya itu tidak disediakan dengan SDM-nya," ujar dr Stevi, Anggota DPD RI.

Keterbatasan fasilitas penunjang mendasar seperti sinyal telekomunikasi dan air bersih ini berdampak langsung pada tingkat retensi serta kenyamanan para tenaga kesehatan yang ditugaskan di area terpencil.

"Memang banyak sekali usaha-usaha untuk meningkatkan distribusi pemerataan SDM-nya. Baik dari dokter, nurse, perawat, laboran," sambung dr Stevi, Anggota DPD RI.

Kini, selaku anggota Komite III DPD RI, ia menggalang koordinasi bersama kementerian terkait guna mendorong sinkronisasi program Satu Data Indonesia lewat Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan derajat kesehatan di NTT.

"Yang diprioritaskan listriknya untuk kulkas vaksin. Sementara ruangan lain bisa gelap," kata dr Stevi, Anggota DPD RI.

Langkah integrasi data ini diproyeksikan mampu menuntun pemerintah dalam memetakan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan intervensi bantuan sosial maupun medis.

"Kondisi seperti ini tentu memengaruhi kenyamanan tenaga kesehatan yang bertugas," lanjut dr Stevi, Anggota DPD RI.

Penguatan kebijakan berbasis data akurat menjadi fokus utama perjuangan parlemen saat ini guna menyasar akar persoalan sosial ekonomi yang membebani kualitas hidup warga di kawasan Indonesia Timur.

"Kita jangan bicara dokter sebagai seorang superman, superwoman. Yang harus bisa lu di sana semuanya," jelas dr Stevi, Anggota DPD RI.

Upaya penuntasan masalah struktural tersebut terus bergulir melalui kemitraan strategis bersama Kementerian Kesehatan, BPJS, Kementerian Sosial, hingga BKKBN.

"Nggak ada sinyal, nggak ada jauh akses air untuk mandi, dan segala macam," imbuh dr Stevi, Anggota DPD RI.

Penataan integrasi DTSEN tersebut diharapkan dapat mengurai rantai kemiskinan yang selama ini berkorelasi kuat dengan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat di NTT.

"Karena kemiskinan di NTT sangat berhubungan dengan tingkat kesehatan masyarakat. Program Satu Data Indonesia ini menurut saya sangat bagus untuk kemajuan kesehatan," kata dr Stevi, Anggota DPD RI.