Prabowo Rombak Pimpinan Badan Gizi Nasional di Tengah Audit Internal
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto merombak jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) pada Selasa (2/6/2026) malam menyusul hasil evaluasi program Makan Bergizi Gratis serta mencuatnya kasus dugaan jual beli titik satuan pelayanan pemenuhan gizi.
Langkah penataan organisasi ini diumumkan oleh Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi di Jakarta. Melalui kebijakan terbaru tersebut, Nanik S Deyang ditunjuk sebagai Ketua BGN yang baru, sementara posisi Wakil Kepala BGN kini dipercayakan kepada Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono.
Agustina Arumsari yang berlatar belakang sebagai birokrat karier di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menggantikan posisi Lodewijk Pusung. Pengangkatan mantan Deputi Bidang Investigasi BPKP ini diharapkan mampu memperkuat akuntabilitas serta pengawasan tata kelola keuangan dalam pelaksanaan program prioritas nasional tersebut.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pencopotan kepala BGN sebelumnya, Dadan, dilakukan setelah Presiden Prabowo melakukan pemantauan intensif terhadap jalannya program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama satu setengah tahun terakhir.
"Tentunya selama satu setengah tahun melakukan monitoring dan evaluasi banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi bahan pertimbangan bapak presiden untuk melakukan pergantian ini. Dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera diperbaiki," kata Prasetyo Hadi.
Pemerintah menemukan sejumlah persoalan yang mencakup kedisiplinan penerapan standar operasional prosedur (SOP), masalah tata kelola kelembagaan, hingga aspek menjaga kualitas pangan. Evaluasi berkala tersebut kemudian mendasari keputusan Presiden Prabowo untuk melakukan penyegaran figur kepemimpinan di tubuh BGN.
Selain melakukan perombakan pengurus, pihak Istana Kepresidenan membenarkan adanya langkah hukum dan pemeriksaan mendalam terkait laporan praktik pungutan liar atau penipuan bermodus penawaran titik lokasi satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).
"Semua sedang dalam proses audit internal itu adalah bagian dari monitoring terus menerus yang kita lakukan karena kita memang menghendaki BGN dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebaik-baiknya," tutur Prasetyo Hadi.
Prasetyo menambahkan bahwa institusi ini memiliki posisi yang sangat krusial dalam menyukseskan pemenuhan nutrisi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan figur pemimpin yang andal demi memastikan seluruh kebijakan berjalan secara transparan dan akuntabel.
"Tugas ini tentu menuntut tata kelola yang kuat, koordinasi lintas sektor yang efektif serta kepemimpinan yang mampu memastikan seluruh program dapat berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas," kata Prasetyo Hadi.
Berdasarkan data operasional, kepolisian telah menerima sedikitnya 20 laporan dari masyarakat yang menjadi korban penipuan sindikat tersebut. Sejauh ini, praktik ilegal terdeteksi di dua wilayah, yakni di Batam dengan kerugian Rp400 juta serta di Jawa Barat yang mencatatkan kerugian total mencapai Rp1,9 miliar dari 21 korban.
Pihak internal BGN menyimpulkan bahwa aksi kejahatan ini digerakkan oleh kelompok yang terorganisir. Mantan Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya yang sempat aktif mengawal kasus ini menyatakan bahwa pihaknya telah mengumpulkan sejumlah alat bukti penting dan tengah bekerja sama dengan Polri.
"Saya pegang bukti-bukti. Bukan hanya orang-orang tidak dikenal, ada orang juga yang satu organisasi. Ini sedang saya perdalam. Satu organisasi keterlibatannya apa," ujar Sony Sanjaya.
Modus operandi yang digunakan oleh para pelaku adalah dengan mengaku sebagai kerabat dekat pejabat BGN demi memeras uang dari para korban yang berminat mendaftarkan titik komando distribusi pangan. Sony mengungkapkan bahwa seluruh bukti transaksi ilegal ini telah diserahkan kepada aparat penegak hukum.
"Sampai ada bukti transfernya kepada si A judulnya untuk SPPG di sini ada ID-nya," kata Sony Sanjaya.
Guna menuntaskan kasus penipuan penunjukan mitra tersebut, pihak BGN terus melakukan koordinasi intensif bersama jajaran Satgas MBG Polri serta Badan Reserse Kriminal.
"Koordinasi dengan Satgas MBG Polri dan juga tadi berkomunikasi dengan Bareskrim, ngobrol-ngobrol dengan Pak Direktur Pidana Umum berkaitan dengan banyaknya laporan pada beberapa daerah yang para pelapor tersebut merupakan korban penipuan dari pihak-pihak yang mengaku orang dekat dengan pejabat BGN atau bahkan mungkin mengaku sebagai pejabat BGN,” kata Sony Sanjaya.
Saat ini, penanganan perkara hukum tersebut telah berjalan di beberapa daerah, termasuk Polda Jawa Barat yang dikonfirmasi telah melakukan penangkapan terhadap tersangka utama.