KPK Soroti Alokasi Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Tahun 2026

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti sumber pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dialokasikan dari sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi pada Kamis (21/05/2026). Kebijakan pemotongan anggaran ini memicu polemik serta pertanyaan mengenai urgensinya dari berbagai pemangku kepentingan.

Dilansir dari Bloomberg Technoz, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin mengonfirmasi adanya keluhan dari para pengampu sektor terdampak. Pemerintah sendiri menetapkan alokasi anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp268 triliun pada APBN 2026, di mana Rp223 triliun di antaranya masuk dalam komponen anggaran pendidikan.

"Sumber pendanaan MBG diambil dari sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan ekonomi ya. Ini yang menyebabkan beberapa stakeholder yang selama ini mengampu pendidikan, kesehatan itu ya sedikit berteriak," ujar Aminudin.

KPK menilai pengalihan anggaran ini menjadi perbincangan hangat di kalangan praktisi. Aminudin menambahkan bahwa kebijakan dari kepala pemerintah ini tetap harus dijalankan dengan pengawasan tata kelola yang benar.

"Ya saya kebetulan punya teman ya di antaranya teman-teman yang bergerak di sektor pendidikan: 'Kok anggaran kami dipakai untuk itu ya? Itu relevansinya apa?’ Ya itu udah kebijakan negara, kebijakan kepala pemerintah, jalankan saja yang penting pelaksanaannya benar," kata Aminudin.

Selain masalah sumber dana, KPK juga mengkhawatirkan kesiapan internal BGN yang baru dibentuk pada tahun 2024. Lembaga baru tersebut dinilai belum memiliki struktur dan regulasi yang matang untuk mengelola dana dalam skala besar.

"Kondisi ini sangat rentan terjadi minimal kalau kita lihat dari sisi tata kelola akan berantakan. Lembaga baru berdiri, infrastrukturnya belum siap, organisasinya regulasinya juga belum siap sudah mendapat amanat cukup besar," ujar Aminudin.

Di sisi lain, jajaran Kabinet Merah Putih memberikan bantahan mengenai isu pengurangan anggaran pada sektor-sektor krusial tersebut. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya sempat memberikan klarifikasi resmi di Kompleks Istana pada Februari lalu.

Pemerintah menegaskan bahwa agenda utama pendidikan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto tetap berjalan sepenuhnya. Pemerintah bahkan mengklaim adanya peningkatan anggaran melalui proyek pembangunan Sekolah Rakyat serta renovasi ribuan sekolah.

"Tidak ada program pendidikan yang dikurangi atau tidak berjalan. Seluruhnya berjalan, dilanjutkan, bahkan ditambah. Dan lebih detail, lebih focus kepada siswanya, sekolahnya, dan juga gurunya," kata Teddy.