Perdana Menteri Hongaria Amandemen Konstitusi untuk Copot Presiden Sulyok

Perdana Menteri Hongaria Péter Magyar mengumumkan bahwa pemerintahannya akan mengamandemen konstitusi untuk mencopot Presiden Tamás Sulyok pada Senin, 1 Juni 2026, setelah sang presiden menolak tenggat waktu untuk mengundurkan diri.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya Partai Tisza yang dipimpin Magyar untuk menyingkirkan para pejabat yang ditunjuk di era mantan Perdana Menteri Viktor Orbán setelah memenangkan pemilu pada April lalu.

Péter Magyar menilai presiden saat ini tidak lagi merepresentasikan persatuan nasional dan berpotensi menghambat agenda reformasi pemerintah baru karena memiliki wewenang mengembalikan undang-undang ke parlemen atau Mahkamah Konstitusi.

Pertemuan antara kedua pimpinan negara tersebut telah berlangsung di Istana Kepresidenan Sándor pada Senin pagi, namun tidak membuahkan kesepakatan pengunduran diri.

"Hungary does not belong to Tamás Sulyok, nor to Viktor Orbán. It doesn't belong to a single party or political system," ujar Péter Magyar, Perdana Menteri Hongaria.

Magyar menyatakan bahwa konstitusi secara jelas menetapkan presiden sebagai penampil persatuan bangsa dan penjaga fungsi demokrasi negara.

"The constitution states quite clearly that the president showcases the unity of the nation and guards the democratic functioning of the state," kata Péter Magyar, Perdana Menteri Hongaria.

Prosedur legislatif pencopotan ini diperkirakan memakan waktu sekitar satu bulan dengan memanfaatkan mayoritas dua pertiga kursi parlemen yang dimiliki koalisi pemerintahan baru.

"I have told the president that if he maintains his stance and does not resign, I will inform… Tisza’s lawmakers about our legislative proposals today and we will immediately start the necessary procedures," tutur Péter Magyar, Perdana Menteri Hongaria.

Magyar menuduh para pejabat tersebut ikut serta dalam membongkar supremasi hukum dan demokrasi selama masa pemerintahan Orbán sebelumnya.

"removing all the puppets" cetus Péter Magyar, Perdana Menteri Hongaria.

Pemerintah baru bermaksud membersihkan sisa-sisa rezim lama yang dinilai telah merusak reputasi lembaga kepresidenan melalui sikap diam mereka.

"Tamás Sulyok has never stood up for the vulnerable, for those under attack, or for the rule of law," tulis Péter Magyar, Perdana Menteri Hongaria.

Kritik tersebut merujuk pada absennya suara presiden saat Orbán melontarkan pernyataan tidak manusiawi kepada oposisi serta pengesahan undang-undang yang melarang acara LGBTQ+ Pride.

"It is in Hungary’s interest that this institution — the office of the president — regain the prestige that has been eroded by its silence and inaction," tegas Péter Magyar, Perdana Menteri Hongaria.

Di sisi lain, Presiden Tamás Sulyok yang terpilih sejak awal tahun 2024 menegaskan bahwa dirinya tidak akan mundur dan berniat menyelesaikan masa jabatan lima tahunnya hingga 2029.

"The constitutional crisis that will follow (the legal action promised by Magyar) is going to deepen the division in society and will harm the international reputation of Hungary’s democracy," tulis Tamás Sulyok, Presiden Hongaria.

Sulyok menilai ketegangan politik ini juga dapat mengancam pencairan dana Uni Eropa sebesar 16,4 miliar euro yang sempat dibekukan akibat kemunduran demokrasi di era sebelumnya.

"the constitutional crisis situation emerging as a result deepens the social divisions and damages the international judgement of Hungarian democracy," ucap Tamás Sulyok, Presiden Hongaria.

Pihak oposisi dari Partai Fidesz yang mengusung Orbán membela presiden dan mengecam keras manuver hukum dari pemerintahan Magyar.

"in a constitutional democracy, it is not conceivable that a president is forcibly removed … before his term of office ends," kata Gergely Gulyás, Ketua Kaukus Partai Fidesz.

Gulyás menilai bahwa mayoritas parlemen yang baru dibentuk telah menyalahgunakan wewenang yang diberikan oleh rakyat dalam pemilu lalu.

"If this is the path taken by the new government majority, then we can safely say that it is misusing the authority it was granted," puji Gergely Gulyás, Ketua Kaukus Partai Fidesz.

Kantor Kepresidenan Hongaria mengonfirmasi telah meminta penilaian hukum terkait konflik ini kepada Komisi Venesia, sebuah kelompok pakar hukum dari Dewan Eropa.

"adversely affect both the constitutional functioning and the authority of the institution of the President of the Republic," rilis Kantor Kepresidenan Hongaria.