Pemprov DKI Jakarta Andalkan Tiga Strategi Terpadu Atasi Banjir

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus mengintegrasikan berbagai upaya penanggulangan banjir guna meningkatkan ketahanan kota menghadapi cuaca ekstrem. Langkah komprehensif ini mencakup normalisasi aliran sungai, pemeliharaan infrastruktur drainase, serta peningkatan kapasitas tampung air di lima wilayah administrasi.

Seperti dilansir dari Detikcom, kesiapan seluruh infrastruktur pengendali air menjadi fokus utama agar sistem pembuangan berfungsi maksimal saat curah hujan tinggi mengguyur wilayah ibu kota.

Hingga 13 Maret 2026, Pemprov DKI Jakarta menyiagakan 668 unit pompa stasioner yang tersebar di 243 lokasi strategis. Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta juga mengoperasikan 537 pompa mobile untuk mengatasi genangan di titik-titik rawan yang belum terjangkau sistem pompa permanen.

Kepala Dinas SDA DKI Jakarta Ika Agustin menjelaskan bahwa seluruh infrastruktur dirancang untuk merespons dinamika cuaca secara cepat.

"Kami memastikan seluruh perangkat pengendalian banjir dapat berfungsi optimal, baik sebelum, saat, maupun setelah terjadi hujan intensitas tinggi. Mitigasi banjir adalah kerja kolaboratif yang membutuhkan kecepatan, ketepatan, dan kesiapan infrastruktur," ujar Ika.

Guna memperkuat daya tampung, Pemprov DKI Jakarta menargetkan pembangunan 20 rumah pompa baru lewat JakTirta Project 2025-2027. Proyek yang mencakup instalasi 61 unit pompa baru ini diproyeksikan menambah kapasitas penyedotan air hingga 148 meter kubik per detik.

Salah satu infrastruktur utama yang dikebut adalah Sistem Tata Air Rumah Pompa Ancol di Pademangan, Jakarta Utara. Proyek ini menambah lima unit pompa baru yang mendongkrak kapasitas aliran dari 15 meter kubik per detik menjadi 40 meter kubik per detik.

Saat memantau lokasi proyek pada Selasa (7/4/2026), Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pentingnya infrastruktur ini bagi wilayah pesisir.

"Penambahan ini sangat penting untuk meningkatkan kemampuan sistem dalam menangani debit air yang tinggi," urainya.

Pramono menambahkan bahwa fasilitas di Ancol tersebut berfungsi mempercepat pembuangan air ke laut sekaligus meminimalkan ancaman banjir rob.

"Kami ingin memastikan kawasan strategis tetap terlindungi dan aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan aman dan nyaman," ujarnya.

Pengerukan Masif Ratusan Ribu Meter Kubik Lumpur

Upaya memulihkan daya tampung air juga dilakukan melalui pengerukan kali, waduk, situ, dan embung secara berkala. Sejak 2 Januari hingga 13 Maret 2026, volume lumpur yang dikeruk di lima wilayah Jakarta sudah mencapai 123.393 meter kubik. Langkah ini melanjutkan capaian sepanjang tahun 2025 yang mencatatkan total pengerukan sebesar 919.173 meter kubik dengan mengerahkan 260 unit ekskavator dan 465 unit dump truck.

Kali Sepak Kembangan di Jakarta Barat menjadi salah satu target pengerukan dengan target volume mencapai 7.458 meter kubik sepanjang 1.243 meter yang dibagi dalam tiga segmen.

"Pengerukan ini bertujuan menjaga kelancaran aliran air, mengingat Kali Sepak merupakan salah satu muara penting yang terhubung lintas wilayah, termasuk ke Cengkareng Drain," ungkap Pramono.

Kelanjutan Normalisasi Sungai Ciliwung

Strategi jangka menengah difokuskan pada normalisasi tiga jalur air utama, yaitu Sungai Ciliwung, Sungai Krukut, dan Kali Cakung Lama. Proyek tanggul Ciliwung dikerjakan bersama pemerintah pusat dengan total rencana bentangan mencapai 33,69 kilometer.

"Normalisasi Sungai Ciliwung segera dimulai bersama pemerintah pusat melalui pembangunan tanggul. Normalisasi Sungai Krukut dan Kali Cakung Lama ditargetkan mulai dilaksanakan tahun ini," ungkap Pramono.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memaparkan bahwa progres fisik normalisasi Ciliwung saat ini telah menyentuh angka 52 persen.

"Saat ini sedang dilakukan pembangunan dan revitalisasi termasuk normalisasi sungai kurang lebih 33 kilometer, yang sudah dilakukan 17 kilometer atau 52 persennya, sisanya 16 kilometer," kata AHY.

AHY menggarisbawahi bahwa pembebasan lahan masih menjadi tantangan utama yang memerlukan sinergi lintas sektor.

"Memang tantangannya selalu di antaranya adalah lahan. Tadi Ibu Wamen PU juga menyampaikan lahannya sering kali masih terhambat, belum clean and clear pengadaannya. Itulah mengapa kolaborasi pemerintah pusat dan Pemprov ini menjadi sangat penting dan masyarakat juga harus terlibat dalam upaya besar ini," pasar AHY.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti mengapresiasi langkah cepat Pemprov DKI dalam menyelesaikan kendala administratif di lapangan.

"Insyaallah nggak ada kendala dan tanggul itu bisa selesai 16 km itu. Dan ini tidak hanya dengan DKI, juga ada yang ke arah Jawa Barat juga," ucapnya.

Diana menambahkan bahwa koordinasi intensif akan terus dibangun bersama daerah penyangga.

"Mudah-mudahan DKI Jakarta saya acungin jempol karena sangat kooperatif, tinggal yang di Jabar nanti kami juga tetap akan berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Barat," ucapnya.

Analisis Faktor Risiko dan Solusi Teknologi

Berdasarkan kajian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), banjir Jakarta dipicu oleh kombinasi penurunan muka tanah, curah hujan ekstrem, serta sedimentasi saluran drainase.

Peneliti Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN, Budi Heru Santoso, menjabarkan tiga faktor utama penyebab banjir ibu kota, di antaranya laju penurunan tanah berkisar 1 hingga 15 sentimeter per tahun, volume hujan melampaui kapasitas drainase, serta penyumbatan saluran akibat sampah.

"Situasi ini secara drastis menurunkan kapasitas aliran saluran maupun sungai," ujar Budi pada Selasa (2/6/2026).

Untuk mengantisipasi tantangan tersebut, BRIN merekomendasikan integrasi teknologi modern berbasis Synthetic Aperture Radar (SAR) 2D dan 3D serta analisis multi-track InSAR untuk memetakan risiko penurunan tanah secara akurat.

"Solusi yang ditawarkan memang tidak mudah untuk dilaksanakan, tetapi bukan berarti tidak mungkin," pungkasnya.