Seskab Teddy Tanggapi Lima Saran Dino Patti Djalal Terkait Lawatan Prabowo

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memberikan klarifikasi resmi pada Senin (1/6/2026) untuk merespons lima rekomendasi efisiensi dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mengenai tingginya frekuensi lawatan luar negeri Presiden Prabowo Subianto.

Kritik dari pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) tersebut mencuat setelah mencatat bahwa kepala negara telah melakukan sekitar 49 kunjungan ke 28 negara dengan akumulasi mencapai 95 hari sepanjang sembilan belas bulan masa pemerintahannya.

"Sebagai sahabat lama Bapak, saya mewakili komunitas hubungan internasional dan banyak rakyat Indonesia, mengimbau Presiden Prabowo untuk secara signifikan mengurangi perjalanan ke luar negeri dan tidak menganggap remeh jeritan publik mengenai hal ini," ujar Dino Patti Djalal, Mantan Wakil Menteri Luar Negeri.

Dino menilai tingginya frekuensi perjalanan dinas tersebut berdampak langsung pada lonjakan realisasi anggaran negara di tengah melemahnya nilai tukar rupiah dan lesunya daya beli domestik.

"Dalam perhitungan kami, dari seluruh pemimpin dunia, Presiden Prabowo telah menjadi kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan ke luar negeri," kata Dino Patti Djalal, Mantan Wakil Menteri Luar Negeri.

Ia menambahkan bahwa komponen pembiayaan logistik kepresidenan sangat masif karena mencakup mobilisasi berlapis dari tim pendahulu hingga pengamanan melekat.

"Kunjungan kepala negara ke luar negeri memakan biaya yang besar dan bahkan sangat besar. Ini termasuk biaya rombongan tim pendahulu, biaya pesawat, biaya hotel, biaya logistik, biaya konsumsi, biaya protokoler dan pengamanan," imbuh Dino Patti Djalal, Mantan Wakil Menteri Luar Negeri.

Sebagai solusi alternatif untuk menekan pengeluaran yang ditaksir bisa mencapai ratusan miliar rupiah per perjalanan, Dino mengusulkan optimalisasi teknologi komunikasi jarak jauh untuk agenda bilateral yang berdurasi singkat.

"Untuk menjaga komunikasi dengan pemimpin dunia lain, kami menyarankan Presiden Prabowo lebih mengandalkan video call atau Zoom atau telepon," ujar Dino Patti Djalal, Mantan Wakil Menteri Luar Negeri.

Selain itu, ia menyarankan penerapan formula diplomasi satu banding delapan di forum multilateral agar presiden dapat menemui banyak kepala negara sekaligus dalam satu waktu kunjungan resmi.

"Untuk menghemat biaya dan waktu, kami juga menganjurkan agar Presiden Prabowo dapat memanfaatkan kunjungan ke suatu forum internasional untuk bertemu kepala negara lain yang juga hadir," kata Dino Patti Djalal, Mantan Wakil Menteri Luar Negeri.

Dino juga menyoroti adanya sejumlah agenda perjalanan spontan yang dinilai kurang transparan serta mendesak agar rencana kunjungan diumumkan minimal seminggu sebelum keberangkatan.

"Konon, sewaktu menghadiri sidang PBB di New York tahun lalu, Presiden Finlandia Alexander Stubb, yang merupakan pemimpin Barat yang paling progresif dan pidatonya juga banyak disorot, meminta waktu untuk bertemu dengan Presiden Prabowo di New York, tapi tidak pernah direspons, entah kenapa," imbuh Dino Patti Djalal, Mantan Wakil Menteri Luar Negeri.

Rekomendasi berikutnya mencakup penataan prioritas domestik dengan memperbanyak penerimaan tamu negara di Jakarta serta penyerahan misi diplomatik taktis secara penuh kepada Menteri Luar Negeri Sugiono.

"Baik Seskab Teddy atau Menlu Sugiono perlu mengumumkan rencana kunjungan Presiden ke suatu negara satu bulan sebelumnya, atau minimal seminggu sebelum hari-H. Dan diumumkan juga bersamaan dengan negara yang akan dikunjungi. Kunjungan Presiden ke Pakistan dan Rusia sewaktu bencana banjir Sumatera misalnya dilakukan tanpa ada informasi apapun kepada publik sebelum berangkat. Perlu lah diterapkan asas akuntabilitas dan transparansi karena cukup sering publik tidak tahu Presiden ada di mana di luar negeri," ujar Dino Patti Djalal, Mantan Wakil Menteri Luar Negeri.

Melalui saran terakhirnya, Dino mengingatkan agar Menlu fokus pada penanganan politik luar negeri secara mandiri tanpa harus selalu mendampingi rombongan utama presiden.

"Saya juga menganjurkan untuk satu tahun ke depan Presiden Prabowo lebih banyak menerima tamu negara di Tanah Air ketimbang melakukan perjalanan ke luar negeri. Inilah yang dilakukan Presiden Tiongkok Xi Jinping, yang jauh lebih banyak menerima tamu negara di Beijing ketimbang bepergian ke luar negeri," kata Dino Patti Djalal, Mantan Wakil Menteri Luar Negeri.

Menurut laporan Kompas.com, pihak pemerintah berargumen bahwa lawatan kerja terakhir ke Prancis pada akhir Mei 2026 merupakan undangan resmi balasan yang menghasilkan kesepakatan kemitraan strategis komprehensif, investasi komersial senilai 3,5 miliar dolar AS, serta pengadaan alutsista.

"Di sini Menlu Sugiono harus melepaskan diri sebagai bagian dari entourage Presiden, yang harus selalu berada di samping Presiden. Ingat, Menlu Hassan Wirajuda, Marty Natalegawa, dan Retno Marsudi semuanya tidak pernah menempatkan diri sebagai bagian dari entourage presiden dan mereka fokus total untuk menangani politik luar negeri," tutur Dino Patti Djalal, Mantan Wakil Menteri Luar Negeri.

Menanggapi berbagai sorotan dan rekomendasi terstruktur mengenai pembiayaan logistik tersebut, Sekretaris Kabinet memberikan klarifikasi mengenai sumber pendanaan yang digunakan presiden.

"Kemudian berikutnya, karena saya di-mention oleh Pak Dubes Dino, saya mau luruskan beberapa hal," kata Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.

Pihak Istana menyampaikan apresiasi atas evaluasi publik tersebut dan menegaskan bahwa seluruh kelebihan biaya operasional perjalanan dinas ke luar negeri ditanggung langsung menggunakan dana pribadi Prabowo Subianto.

"Kami ingin bekerja sama dengan Amerika dan Tiongkok, tetapi tidak bergantung pada keduanya," kata Emmanuel Macron, Presiden Prancis.

Teddy Indra Wijaya mengonfirmasi melalui video resmi Sekretariat Kabinet bahwa penggunaan kocek pribadi tersebut dilakukan guna memastikan akuntabilitas penggunaan sisa anggaran pendapatan dan belanja negara.