SBY Soroti Ketidakpastian Global yang Bebani Keuangan Publik Negara Berkembang

Era ketidakpastian global saat ini dinilai tengah menekan kondisi pasar keuangan domestik di berbagai negara. Situasi tersebut berdampak langsung pada membengkaknya beban pengeluaran negara, terutama bagi negara berkembang, seperti dilansir dari Detik Finance.

Banyak negara berkembang kini terpaksa menarik utang dalam jumlah besar demi menjaga pertumbuhan ekonomi mereka. Kondisi ini lambat laun menjadi beban tersendiri karena anggaran negara habis untuk membayar utang dibandingkan melakukan pembangunan berkelanjutan.

"Kita juga melihat tekanan yang semakin besar terhadap keuangan publik. Banyak negara berkembang menghaisuapkan lebih banyak anggaran untuk pembayaran utang, sementara kebutuhan pembiayaan untuk kesehatan, pendidikan, infrastruktur, transisi energi, dan adaptasi iklim terus meningkat," papar SBY dalam acara International Conference di Perbanas Institute, Jakarta Selatan, Selasa (2/6/2026).

Negara berkembang termasuk Indonesia disarankan untuk menyusun strategi pembangunan yang adaptif. Strategi tersebut harus disesuaikan dengan karakteristik serta kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing negara.

"Dalam situasi global seperti ini, negara-negara berkembang seperti Indonesia harus bersikap bijaksana. Kita tidak bisa begitu saja meniru jalur yang ditempuh negara maju. Kita harus merancang strategi pembangunan kita sendiri," ujar SBY.

Keseimbangan antara mendorong pelaku pasar untuk menggerakkan ekonomi domestik dan mempertahankan kepentingan sosial masyarakat umum juga harus tetap dijaga dengan baik.

"Terbuka terhadap dunia, tetapi berakar pada kepentingan nasional. Berorientasi pada pasar, tetapi tetap bertanggung jawab secara sosial. Berorientasi pada pertumbuhan, tetapi berkelanjutan secara lingkungan. Maju secara digital, tetapi tetap berpusat pada manusia," tegas SBY.

Fragmentasi ekonomi global serta pengaruh geopolitik dari berbagai konflik internasional diperkirakan akan terus memperpanjang ketidakpastian ini. Isu geopolitik bahkan telah menggeser preferensi perdagangan internasional.

"Ekonomi global menghadapi fragmentasi. Perdagangan tidak lagi hanya didorong by efisiensi, tetapi juga oleh geopolitik. Teknologi menjadi sumber produktivitas sekaligus arena persaingan," papar SBY.

Di sisi lain, posisi utang pemerintah Indonesia tercatat mengalami kenaikan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, utang pemerintah per akhir Maret 2026 mencapai Rp 9.920,42 triliun.

Angka tersebut menunjukkan kenaikan sebesar Rp 282,52 triliun jika dibandingkan dengan posisi pada akhir Desember 2025 yang tercatat sebesar Rp 9.637,90 triliun. Jumlah utang terbaru ini setara dengan 40,75% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Meskipun rasio ini meningkat dari posisi akhir Desember 2025 yang sebesar 40,46% PDB, angka tersebut dipastikan masih berada di bawah batas aman Undang-Undang Keuangan Negara, yaitu sebesar 60% PDB.

"Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik," tulis laporan di website resmi DJPPR, dikutip Jumat (8/5/2026) yang lalu.