Polda Sumsel Optimalkan Teknologi Informasi untuk Mitigasi Kebakaran Hutan

Kepolisian Daerah Sumatera Selatan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mengantisipasi dan memitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut. Langkah taktis ini diambil sebagai respons terhadap prediksi penguatan perubahan cuaca yang akan terjadi pada pertengahan tahun 2026, seperti dilansir dari Detikcom.

Instruksi tersebut disampaikan langsung oleh Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Sandi Nugroho saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Gabungan di Hotel Salatin, Palembang, pada Selasa (2/6/2026). Agenda ini dihadiri oleh jajaran Irwasda, Pejabat Utama Polda Sumsel, serta pimpinan dari empat bidang yaitu TIK, Hukum, Humas, dan Kedokteran Kesehatan.

Kondisi geografis wilayah yang spesifik menjadi alasan utama diperlukannya langkah pencegahan yang cepat dan terukur oleh seluruh elemen kepolisian.

"Karakteristik wilayah Sumatera Selatan yang bergambut membuat proses pemadaman sangat sulit jika api sudah membesar. Oleh karena itu, langkah paling strategis yang dapat kita lakukan adalah mitigasi dan pencegahan sejak dini," tegas Irjen Pol Sandi Nugroho, Kapolda Sumatera Selatan.

Sebagai implementasi teknis, jajaran bidang TIK diperintahkan mengintegrasikan pemantauan titik panas berbasis satelit dengan alat pengukur kelembapan tanah gambut. Penurunan kadar air pada lahan akan menjadi indikator bagi personel di lapangan untuk segera melakukan tindakan preventif sebelum area mengering.

Selain kesiapan teknologi, penanganan karhutla ini dipastikan membutuhkan sinergi lintas fungsi tanpa adanya ego sektoral agar sistem pendukung kerja kepolisian berjalan utuh.

"Kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita tidak membutuhkan superman, tetapi kita membutuhkan super team yang mampu bekerja sama. Setiap dinamika yang ada harus mampu kita ubah menjadi peluang untuk menunjukkan bahwa Polri hadir sebagai cooling system di tengah masyarakat," tambahnya.

Melalui koordinasi tersebut, Bidhumas bertugas memberikan edukasi humanis kepada masyarakat, sementara Bidkum mengawal regulasi, dan Biddokkes memastikan kondisi fisik personel lapangan. Rapat kerja teknis gabungan ini ditargetkan menghasilkan perencanaan berbasis risiko yang berdampak langsung pada pelayanan masyarakat.