Seskab Teddy Luruskan Kritik Dino Patti Djalal Terkait Kunjungan Luar Negeri Presiden

Sekretariat Kabinet meluruskan masukan yang disampaikan oleh mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mengenai kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Dilansir dari Detikcom, kelebihan biaya operasional untuk perjalanan internasional tersebut dipastikan menggunakan dana pribadi Kepala Negara.

Klarifikasi ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya guna merespons pandangan yang berkembang di publik mengenai efisiensi anggaran negara.

"Kemudian berikutnya, karena saya di-mention oleh Pak Dubes Dino, saya mau luruskan beberapa hal," kata Teddy melalui video yang diunggah akun media sosial Sekretariat Kabinet, Senin (1/6/2026).

Teddy menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan secara mendetail tersebut. Ia kembali menegaskan bahwa beban finansial di luar alokasi resmi negara tidak menggunakan APBN sama sekali.

"Jadi yang pertama, masalah biaya di luar negeri. Ini sudah dijelaskan beberapa kali. Jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara, itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo," ujar Teddy.

Selain masalah anggaran, efisiensi juga diterapkan pada restrukturisasi jumlah anggota delegasi yang mendampingi Presiden ke luar negeri. Jumlah tim yang berangkat kini dipangkas secara signifikan dibandingkan dengan era pemerintahan sebelumnya.

"Kemudian yang kedua, jumlah rombongan. Ini sangat penting. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran. Lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu, itu sekali luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal," ucapnya.

Mengenai penyusunan jadwal perjalanan dinas, manajemen agenda kepresidenan disesuaikan dengan skala prioritas nasional. Perubahan jadwal sewaktu-waktu tetap dimungkinkan mengingat dinamika geopolitik internasional.

"Kemudian yang ketiga, jadwal harus satu tahun sebelumnya. Jadi gini, perkembangan dunia global itu sangat dinamis. Hari per hari. Nah, jadi ada jadwal tahunan dan ada jadwal yang mendesak sesuai kebutuhan dalam negeri dan luar negeri suatu negara," sebutnya.

Intensitas perjalanan diplomatik ini juga berkaitan erat dengan konfrontasi global yang sedang berlangsung. Kehadiran fisik Kepala Negara diperlukan untuk menjaga posisi strategis Indonesia di tengah situasi krisis antarbangsa.

"Kemudian yang keempat, masalah protokoler dan frekuensi luar negeri dalam satu setengah tahun terakhir. Jadi Presiden Prabowo itu adalah Presiden baru yang mulai menjabat saat dunia sedang krisis. Sebelumnya ada konflik di Ukraina, ada di Venezuela, kemudian sekarang ada di Iran dan Timur Tengah. Itu terlibat Saudi, Qatar, Bahrain, UAE dan lain sebagainya," ujar Teddy.

Langkah diplomasi aktif ini dinilai krusial untuk memperkuat kemitraan strategis secara bilateral. Kedekatan antar-pemimpin negara menjadi modal penting saat Indonesia membutuhkan dukungan internasional dalam situasi darurat.

"Jadi setiap pemimpin tentunya harus bangun hubungan yang dekat antarpemimpin dunia. Dan kita tidak bisa hanya mengandalkan saat krisis baru kita minta bantuan. Tidak, kita harus panen hubungan yang baik," ucap Teddy.

"Lalu bila suatu saat ada kondisi mendesak kita bisa minta bantuan dan begitu pula sebaliknya. Untuk itu perlu kedekatan pribadi, kedekatan emosional antarpemimpin baik secara langsung, diliput media ataupun tertutup. Nah itulah diplomasi," imbuhnya.