Para Pemimpin Dunia Bahas Kemerosotan Keamanan Asia-Pasifik di Singapura

Para menteri pertahanan, pejabat militer, dan pakar keamanan global berkumpul di Singapura akhir pekan lalu untuk merespons kemerosotan situasi keamanan di kawasan Asia-Pasifik melalui forum Dialog Shangri-La 2026, seperti dilansir dari Detikcom.

Pertemuan tahunan ke-24 yang digagas oleh International Institute for Strategic Studies (IISS) ini menyoroti rentetan konflik regional, peningkatan tajam anggaran militer, serta dinamika geopolitik antara Amerika Serikat dan China.

Ketegangan di Asia-Pasifik dipicu oleh sejumlah peristiwa, termasuk gesekan bersenjata antara India dan Pakistan pada Mei 2025, konflik Thailand-Kamboja yang berakhir Desember 2025, serta bentrokan udara Pakistan-Afganistan pada Februari 2026.

Kondisi tersebut diperparah oleh perang saudara di Myanmar yang belum mereda serta perselisihan yang terus berlanjut di wilayah Laut China Selatan dan Taiwan.

Sebelum forum dimulai, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong memberikan pandangannya mengenai situasi geopolitik global saat ini.

"Kenyataannya, dalam dunia yang telah berubah ini, kita akan menghadapi lebih banyak ketidakpastian. Kita akan menghadapi tantangan demi tantangan." kata Lawrence Wong, Perdana Menteri Singapura.

Peneliti senior keamanan dan pertahanan Asia Tenggara IISS, Evan A. Laksmana, turut menegaskan ketidakpastian tersebut dalam laporan tahunan forum.

"Negara-negara di Asia-Pasifik, baik negara besar, menengah, maupun kecil, tidak dapat menghindari memburuknya lingkungan keamanan saat ini." tulis Evan A. Laksmana, peneliti senior IISS.

Presiden sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, To Lam, membuka konferensi secara resmi pada Jumat (29/05) dengan menyampaikan pidato utama mengenai pengelolaan rivalitas antarnegara.

"Prinsip utamanya adalah mengelola perbedaan dalam kerangka hukum, sehingga persaingan tetap berlangsung secara terbatas, bertanggung jawab, dan dapat diprediksi. Tatanan kawasan yang berkelanjutan tidak dapat dibangun di atas rasa takut yang terus-menerus maupun saling curiga." tegas To Lam, Presiden sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam.

Ia juga menambahkan bahwa stabilitas suatu wilayah tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi.

"Bagi banyak negara, pembangunan sama pentingnya dengan keamanan." kata To Lam, Presiden sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam.

Pandangan mengenai keterkaitan erat antara aspek ekonomi dan stabilitas wilayah tersebut juga didukung oleh perwakilan dari Australia.

"keamanan tidak bisa dipisahkan dari pembangunan. Ketika masyarakat sejahtera dan pembangunan manusia berjalan baik, hal itu turut menciptakan stabilitas dan perdamaian. Sebaliknya, ketika semua itu terancam, gejolak dan ketidakstabilan akan muncul." ujar Richard Marles, Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Australia.

Di sisi lain, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) mencatat belanja militer di Asia-Pasifik melonjak 8,1% pada 2025 hingga mencapai 681 miliar dolar AS atau sekitar 12,1 triliun rupiah.

Menteri Perang Amerika Serikat, Pete Hegseth, memberikan pidato pada Sabtu (30/05) untuk mendorong peningkatan investasi pertahanan dari negara-negara sekutu.

"Keseimbangan kekuatan hanya bisa terjaga jika didukung sekutu yang memiliki kekuatan militer, kapasitas industri, dan kemauan politik yang memadai. Selama ini, keamanan kawasan terlalu bergantung pada kekuatan militer Amerika Serikat, sementara banyak sekutu dan mitra kami justru mengabaikan penguatan kemampuan pertahanan mereka sendiri." kata Pete Hegseth, Menteri Perang Amerika Serikat.

Hegseth mengapresiasi kesiapan militer sejumlah negara seperti Korea Selatan, Filipina, Australia, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan India, sekaligus membandingkannya dengan situasi di Eropa.

Merespons kritik dari pihak Washington terkait kapasitas pertahanan, Sekretaris Negara Bidang Pertahanan Jerman Nils Hilmer memberikan penjelasan mengenai perkembangan internal negaranya.

"Ini adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun Bundeswehr menerima dana yang kami butuhkan, dan tugas terpenting saat ini adalah memperoleh persenjataan yang tepat pada waktu yang tepat dan dalam jumlah yang tepat." kata Nils Hilmer, Sekretaris Negara Bidang Pertahanan Jerman.

Kekhawatiran terhadap masifnya arus persenjataan global kemudian disuarakan oleh perwakilan dari lembaga kemanusiaan internasional.

"Di mana senjata diproduksi, di situlah senjata itu pada akhirnya akan digunakan. Arus senjata yang masif, produksi senjata yang masif, dan investasi besar-besaran di bidang pertahanan pada akhirnya akan menimbulkan korban jiwa dan kerugian materiil. Itulah mengapa kita harus mempertimbangkan aspek perang tersebut sejak awal, sejak hari pertama, saat kita menyusun anggaran pertahanan." kata Mirjana Spoljaric, Presiden Komite Palang Merah Internasional.

Mengenai isu Taiwan, sikap Washington dinilai melunak pascapertemuan Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping pada pertengahan Mei 2026 yang menyepakati konsep stabilitas strategis konstruktif.

Hegseth mengadopsi diksi yang sama dalam pidatonya tanpa menyebut Taiwan secara langsung, berbeda dengan pidatonya pada Dialog Shangri-La 2025.

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri China, Cui Tiankai, mengonfirmasi arah baru dalam interaksi bilateral antara Beijing dan Washington tersebut.

"Presiden Xi dan Presiden Trump telah menyepakati visi baru bagi hubungan China-AS, yaitu stabilitas strategis yang konstruktif. Kini yang terpenting adalah bagaimana kedua negara bekerja sama untuk mewujudkannya." kata Cui Tiankai, mantan Wakil Menteri Luar Negeri China.

Ia mendesak Amerika Serikat untuk segera menghentikan pasokan persenjataan ke wilayah Taiwan guna menjaga stabilitas regional.

"Kami menentang penjualan senjata semacam itu, kapan pun dan dalam jumlah berapa pun. Posisi kami sangat jelas. Penjualan senjata tambahan tidak akan membantu menciptakan stabilitas, justru sebaliknya." kata Cui Tiankai, mantan Wakil Menteri Luar Negeri China.

Sementara itu, mantan diplomat Bilahari Kausikan menyatakan bahwa peran Washington tetap krusial dalam menyeimbangkan pengaruh kekuatan besar di Eropa dan Asia.

"Faktanya, Eropa tidak mungkin dapat menahan Rusia tanpa dukungan Amerika. Asia juga tidak mungkin dapat menyeimbangkan pengaruh Tiongkok tanpa dukungan Amerika. Hanya ada satu Amerika, dan kita harus bekerja sama dengannya." kata Bilahari Kausikan, pengamat senior dan mantan diplomat.

Kausikan juga menekankan pentingnya kolaborasi aktif di antara negara-negara skala menengah dan kecil di kawasan tersebut.

"And atas dasar itu, negara-negara kecil dan menengah, yang tidak pernah tanpa peran, tidak pernah sepenuhnya tanpa peran, kemudian dapat bekerja sama sesuai dengan kepentingan mereka di bidang-bidang tertentu." ujar Bilahari Kausikan, pengamat senior dan mantan diplomat.

Pakar IISS Jepang, Robert Ward, menilai penguatan jaringan kemitraan berlapis oleh Jepang bertujuan untuk menghadirkan kompleksitas strategis bagi Beijing.

"Jadi, yang coba dilakukan Jepang adalah membangun jaringan mitra yang sevisi di kawasan ini. Kawasan ini sangat luas. Tidak ada satu negara pun yang bisa melakukannya sendirian, bahkan Amerika Serikat sekalipun, yang lokasinya begitu jauh." kata Robert Ward, pakar IISS Jepang.

Ia menegaskan kembali fungsi utama dari pembentukan aliansi regional tersebut.

"Salah satu alasannya, menurut saya, adalah menciptakan kompleksitas strategis bagi China," kata Robert Ward, pakar IISS Jepang.

Menteri Pertahanan Filipina, Gilberto Teodoro Jr., mengonfirmasi adanya keselarasan kepentingan dari banyak negara di luar kawasan untuk menjaga stabilitas Asia-Pasifik.

"Amerika Serikat berada di pihak kami.Begitu pula Jepang, Australia, Selandia Baru, Kanada, dan Prancis. Semakin banyak negara memiliki kepentingan yang sejalan dalam upaya menjaga stabilitas kawasan. Tren ini akan terus berlanjut." kata Gilberto Teodoro Jr., Menteri Pertahanan Filipina.

Jerman menjadi salah satu negara Eropa yang ikut memperluas kerja sama keamanan konkret dengan negara-negara di Asia-Pasifik.

"Kami tidak hanya membahas berbagai isu strategis, tetapi juga menyusun strategi bersama, misalnya dengan Jepang dan Singapura." kata Nils Hilmer, Sekretaris Negara Kementerian Pertahanan Jerman.

Sebagai implementasi strategis, Jerman telah berpartisipasi dalam latihan militer maritim RIMPAC dan menjadwalkan keikutsertaan kembali pada tahun 2026.