Israel Putus Kontak dengan Sekjen PBB Terkait Laporan Kekerasan Seksual

Pemerintah Israel memutuskan seluruh hubungan diplomatik dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Minggu (31/5/2026) menyusul perilisan laporan tahunan yang memasukkan negara tersebut ke dalam daftar hitam atas dugaan kekerasan seksual di zona konflik, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Langkah pemutusan hubungan ini dipicu oleh kemarahan pihak Israel terhadap tuduhan penggunaan kekerasan seksual sebagai senjata perang yang termuat dalam laporan PBB tersebut. Pemerintah Israel juga menyatakan penolakan keras karena disetarakan dengan kelompok Hamas.

Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, mengonfirmasi sikap tegas negaranya terhadap kepemimpinan Antonio Guterres saat ini.

"Kami sudah selesai dengan sekretaris jenderal ini," kata Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon.

Danon menuduh pihak Sekretaris Jenderal PBB telah menyebarkan kebohongan publik demi menyudutkan posisi Israel di dunia internasional.

"Keputusan untuk memasukkan Israel ke dalam daftar hitam dan menuduh kami menggunakan kekerasan seksual sebagai senjata perang adalah keputusan yang keterlaluan," kata dia.

Ia juga menambahkan bahwa penyetaraan posisi antara militer Israel dengan kelompok teror merupakan tindakan yang sama sekali tidak bisa diterima oleh pihaknya.

"Sekretaris Jenderal dan timnya terus menyebarkan kebohongan terhadap Israel. Menempatkan kami dan teroris Hamas dalam daftar yang sama, itu tidak dapat diterima," imbuhnya.

Tuduhan kebohongan dan politisasi institusi ini juga dipertegas oleh pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri Israel yang menganggap organisasi dunia tersebut telah menyimpang dari prinsip awalnya.

"Langkah tersebut merupakan bukti lebih lanjut dari sifat sebenarnya PBB: organisasi yang dipolitisasi dan korup yang telah meninggalkan prinsip-prinsip pendiriannya dan secara sistematis menargetkan Israel sebagai misi utamanya," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Oren Marmorstein.

Melalui pernyataan tertulis, Israel memastikan boikot komunikasi ini akan terus berlangsung selama Guterres masih memegang jabatannya selaku Sekretaris Jenderal.

Di sisi lain, pihak PBB menanggapi boikot tersebut secara terbuka dan menegaskan tidak akan menutup komunikasi sepihak.

"Dari pihak kami, pintu Sekretaris Jenderal tetap terbuka," kata Stephane Dujarric, juru bicara Guterres.

Laporan PBB mengenai kekerasan seksual ini didasarkan pada informasi kredibel terkait tindakan pasukan keamanan Israel terhadap warga Palestina di fasilitas penahanan, di mana inspektur PBB dilarang masuk untuk melakukan pemeriksaan langsung.

Sebagai informasi, kelompok Hamas juga dimasukkan dalam daftar hitam atas dugaan kekerasan seksual dan penyiksaan sandera selama serangan pada 7 Oktober 2023 lalu.

Merespons penolakan akses inspektur PBB ke fasilitas penahanan tersebut, Danon mengklaim bahwa pihak Israel sebenarnya telah melayangkan undangan resmi yang diabaikan oleh PBB.

"Kami mengundang perwakilan PBB untuk datang ke Israel guna memeriksa tuduhan-tuduhan konyol tersebut. Mereka memilih untuk tidak datang," kata Danon.