Koalisi Masyarakat Sipil Kritisi Kemunduran Demokrasi Menjelang Hari Reformasi

Koalisi Masyarakat Sipil melayangkan kritik tajam terkait kemunduran demokrasi serta menguatnya militerisme di Indonesia dalam sebuah diskusi publik di Jakarta Selatan pada Kamis, 21 Mei 2026. Evaluasi terhadap 28 tahun runtuhnya rezim Orde Baru ini digelar menjelang peringatan Hari Reformasi Nasional.

Kecenderungan arah kebijakan ekonomi pemerintah saat ini dinilai mengarah pada model kapitalisme negara berbasis militerisme yang menyerupai pola komando Orde Baru. Pengamat ekonomi Yanuar Rizky menilai perluasan sistem tersebut berjalan dalam kondisi ekonomi yang jauh lebih rentan daripada masa lalu sehingga berpotensi memicu risiko serius.

"Pola tersebut kini kembali dihidupkan oleh pemerintahan Prabowo melalui program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) Koperasi Desa Merah Putih," kata Yanuar Rizky, Pengamat Ekonomi.

Sorotan terhadap catatan kelam masa lalu juga dipaparkan oleh Guru Besar Universitas Indonesia Prof. Sulistyowati. Ia menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan, khususnya etnis Tionghoa dalam Tragedi Mei 1998, merupakan bentuk kekerasan sistematis yang menjadi luka sejarah perjalanan demokrasi.

"Kekerasan seksual tidak berdiri sebagai tindakan individual semata, melainkan menjadi bagian dari strategi politik untuk menciptakan rasa takut, menghancurkan martabat kelompok tertentu, dan memecah solidaritas masyarakat," tutur Prof. Sulistyowati, Guru Besar Universitas Indonesia.

Gerakan kaum perempuan di Indonesia menempatkan sejarah panjang tersebut sebagai perlawanan terhadap penindasan dan diskriminasi politik. Prof. Sulistyowati menegaskan pentingnya menjaga ingatan publik agar peristiwa tersebut tetap melekat pada esensi perjuangan kesetaraan gender.

"Dengan kata lain, kekerasan terhadap perempuan dipakai sebagai instrumen untuk mempertahankan dan mereproduksi relasi kuasa yang diskriminatif," ujar Prof. Sulistyowati, Guru Besar Universitas Indonesia.

Penindasan yang diwariskan oleh rezim otoritarian menuntut ingatan kolektif yang kuat dari masyarakat. Penegasan ini disampaikan agar tragedi masa lalu tidak dipandang sebelah mata secara sempit.

"Karena itu, tragedi pemerkosaan Mei 1998 bukan hanya persoalan kekerasan seksual semata, melainkan bagian dari rangkaian sejarah perjuangan perempuan Indonesia melawan diskriminasi, kekerasan, dan politik penindasan yang diwariskan rezim otoritarian," kata Prof. Sulistyowati, Guru Besar Universitas Indonesia.

Kondisi tata kelola pemerintahan saat ini juga memicu keprihatinan mendalam dari pendiri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Jacobus K Mayong Padang. Ia menilai praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) justru semakin meluas di kalangan pejabat publik.

"Kelompok kroni menguasai jaringan perekonomian, kesenjangan ekonomi melebar antara segelintir kelompok yang kaya dan mayoritas rakyat yang miskin. Juga terjadi kesenjangan wilayah antara wilayah prioritas yang terbangun dengan wilayah yang terabaikan," ujar Jacobus K Mayong Padang, Pendiri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia.

Manuver pengubahan regulasi pemilihan umum demi meloloskan kepentingan keluarga pejabat tertentu turut menjadi sasaran kecaman keras. Mantan anggota DPR RI tersebut mempertanyakan keberpihakan para elite politik yang mengeklaim bekerja untuk rakyat.

"Coba amati, mulai dari wali kota, bupati, gubernur sampai presiden. Kan rata-rata memperjuangkan istri, suami, anaknya menjadi penggantinya," kata Jacobus K Mayong Padang, Pendiri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia.

Jacobus K Mayong Padang menyampaikan kritik tajam tersebut secara langsung dari wilayah Zhangjiajie, China. Ia menyoroti perubahan aturan hukum yang terjadi demi kepentingan politik dinasti.

"Yang lebih gila, untuk meloloskan Gibran, aturan harus diubah," ucap Jacobus K Mayong Padang, Pendiri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia.

Tuntutan perubahan kebijakan juga disuarakan terkait situasi di Papua, di mana pendekatan keamanan harus segera diganti dengan pemenuhan hak ekonomi masyarakat adat. Ia mendesak penguasa menghentikan retorika bohong demi mempertahankan kekuasaan serta melibatkan putra daerah secara strategis.

"Masih mau billing mengutamakan kepentingan rakyat? Bohong!" tegas Jacobus K Mayong Padang, Pendiri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia.

Keadilan bagi masyarakat Papua dinilai hanya bisa dicapai melalui kesetaraan posisi. Keterlibatan putra daerah dalam posisi strategis pemerintahan di wilayah lain juga dipertanyakan.

"Masa tidak ada putra Papua yang bisa jadi Kapolda di Sumatra Utara atau DKI," kata Jacobus K Mayong Padang, Pendiri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia.

Dialog politik dan ekonomi yang adil menempatkan suara warga lokal sebagai penentu kebijakan utama. Hal tersebut dinilai menjadi solusi mutlak dalam penyelesaian konflik.

"Penyelesaian konflik Papua tidak bisa hanya dengan pendekatan keamanan. Harus ada dialog politik dan ekonomi yang adil, di mana suara masyarakat Papua menjadi penentu," tutur Jacobus K Mayong Padang, Pendiri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia.

Pernyataan penutup dari Jacobus diarahkan kepada para pemegang kekuasaan agar bersikap jujur kepada publik. Desakan tersebut disampaikan demi mengakhiri pembodohan politik.

"Wahai para elit, berhentilah membohongi rakyat," pungkas Jacobus K Mayong Padang, Pendiri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia.

Merespons gelombang kritik tersebut, pihak Istana melalui Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Ahmad Dofiri, menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memprioritaskan reformasi birokrasi, termasuk penataan institusi kepolisian berdasarkan aspirasi publik. Pihak kepresidenan turut merujuk pada peristiwa sejarah mundurnya Presiden Soeharto akibat krisis moneter dan demonstrasi mahasiswa pada 21 Mei 1998.

"Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini," kata Soeharto, Presiden ke-2 Republik Indonesia.