Eri Cahyadi Minta Aduan Warga Surabaya Tuntas 24 Jam Jelang Haji

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menginstruksikan jajaran kepala dinas untuk menuntaskan seluruh pengaduan masyarakat maksimal dalam waktu 1×24 jam menjelang keberangkatannya ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji.

Langkah ini diambil guna menjamin pelayanan publik di Kota Pahlawan tetap berjalan maksimal serta memperkuat program pelayanan berbasis lingkungan seperti satu RW satu tenaga kesehatan (nakes) dan satu ASN satu RW.

Eri Cahyadi menekankan pentingnya optimalisasi program satu RW satu nakes tersebut agar dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh warga begitu dirinya menyelesaikan ibadah haji.

"Selama saya menjalankan ibadah haji, keluhan masyarakat harus tetap ditangani dengan cepat, maksimal 1×24 jam. Selain itu, program satu RW satu nakes juga harus sudah berjalan optimal ketika saya kembali," kata Wali Kota Eri, Selasa (19/5/2026).

Efektivitas program satu ASN satu RW juga menjadi perhatian serius karena dinilai mampu menyelesaikan persoalan administrasi, sosial, hingga pemilahan sampah langsung di tingkat lingkungan warga.

"Harapan saya, seluruh persoalan masyarakat bisa selesai di tingkat RW dan tidak perlu sampai masuk ke hotline wali kota," ujarnya.

Penurunan jumlah laporan yang masuk ke hotline pengaduan dinilai menjadi indikator keberhasilan para kepala dinas dalam menjalankan sistem birokrasi yang efektif di tingkat bawah.

"Semakin sedikit hotline yang masuk, berarti sistem berjalan baik. Sebaliknya, jika hotline masih banyak, artinya masih ada persoalan yang belum ditindaklanjuti dengan optimal," tegasnya.

Menurut Eri Cahyadi, keterbukaan saluran pengaduan ini berfungsi membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan tidak hanya bertumpu pada sosok kepala daerah semata.

"Surabaya harus dibangun oleh sistem dan transparansi, bukan bergantung pada figur wali kota semata. Pemerintahan harus berjalan melalui birokrasi yang kuat dan responsif," katanya.

Selain itu, volume aduan warga yang masuk ke saluran komunikasi resmi akan dijadikan indikator evaluasi performa kerja bagi setiap pimpinan perangkat daerah.

"Jadi saya sampaikan kepada teman-teman, jika hotline yang masuk masih banyak, berarti masih banyak persoalan yang belum ditindaklanjuti. Itu tentu memengaruhi penilaian terhadap capaian output dan outcome kinerja kepala dinas," pungkasnya.

Sementara itu, jalannya roda pemerintahan Kota Surabaya dipastikan tetap stabil setelah ditunjuknya Wakil Wali Kota Surabaya Armuji sebagai pelaksana harian (Plh) wali kota.

Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya dari Fraksi PDI Perjuangan Anas Karno memberikan dukungan penuh terhadap penunjukan tersebut demi menjaga standar pelayanan publik tetap optimal.

"Wakil Wali Kota Surabaya Armuji ditunjuk dari wali kota sementara sudah tepat,” kata Anas, Selasa (19/5).

Komisi A DPRD Surabaya menyatakan akan mengintensifkan pengawasan birokrasi dan administrasi pemerintahan selama masa transisi kepemimpinan sementara berlangsung.

"Tata kelola pemerintahan di Kota Surabaya sudah kuat. Yang tidak boleh menurun adalah pelayanan masyarakat. Harus optimal,” tegas Anas.